
Pantau - Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi usul inisiatif DPR, Selasa (17/11/2026).
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan secara tertulis.
RUU yang terdiri atas 12 bab dan 93 pasal itu mengatur prinsip pembentukan undang-undang, tahapan legislasi, serta mekanisme pembahasan melalui prosedur biasa dan prosedur cepat.
“ Saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR dapat disetujui menjadi undang-undang (usul inisiatif DPR, red.)?” tanya Dasco sebelum mengetuk palu persetujuan.
Setelah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, rancangan aturan tersebut akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah.
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU
Persetujuan terhadap RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi salah satu keputusan dalam Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI.
Rapat tersebut dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dengan agenda pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang yang sebelumnya disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Sebelum keputusan diambil, fraksi-fraksi partai politik telah menyampaikan pandangan mereka terhadap rancangan aturan tersebut secara tertulis.
Dasco kemudian meminta persetujuan anggota dewan dalam rapat paripurna.
Persetujuan ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.
Keputusan tersebut menetapkan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR, bukan sebagai undang-undang yang telah berlaku.
Baleg DPR Susun RUU dengan 12 Bab dan 93 Pasal
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang telah melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR.
Dalam rapat pada Kamis (5/11/2026), Baleg memutuskan rancangan aturan tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sebagai usul inisiatif DPR.
Wakil Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Ahmad Iman Sukri sebelumnya menjelaskan bahwa rancangan tersebut terdiri atas 12 bab dan 93 pasal.
RUU itu memuat sejumlah ketentuan mengenai prinsip dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Salah satu pengaturannya menyebutkan bahwa materi undang-undang harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Namun, rancangan tersebut juga memberikan ruang bagi undang-undang tertentu untuk memuat asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur.
RUU Atur Pembentukan Undang-Undang Melalui Prosedur Biasa dan Cepat
Salah satu ketentuan dalam RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang adalah pengaturan dua mekanisme pembentukan undang-undang.
Kedua mekanisme tersebut meliputi prosedur biasa dan prosedur cepat.
RUU itu juga mengatur lima tahapan utama pembentukan undang-undang, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
Ahmad Iman Sukri menjelaskan bahwa prosedur cepat memungkinkan percepatan jangka waktu pada sejumlah tahapan pembentukan undang-undang.
“Prosedur cepat dilakukan dengan mempercepat jangka waktu beberapa tahapan,” kata Iman.
Ketentuan mengenai prosedur cepat tersebut menjadi salah satu bagian yang diatur dalam rancangan undang-undang.
Meski demikian, rincian mengenai persyaratan penggunaan prosedur cepat tidak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang disampaikan.
DPR dan Pemerintah Akan Bahas RUU Tata Cara Pembentukan UU
Setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang selanjutnya akan dibahas DPR bersama pemerintah.
Tahapan tersebut merupakan kelanjutan dari proses legislasi setelah rancangan aturan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.
Pembahasan bersama pemerintah akan menjadi bagian dari proses sebelum rancangan undang-undang dapat memperoleh persetujuan untuk disahkan.
Dengan demikian, keputusan rapat paripurna pada Selasa (17/11/2026) belum menjadikan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai hukum yang berlaku.
RUU tersebut masih harus melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.
- Penulis :
- Aditya Yohan




