HOME  ⁄  Nasional

Menteri PPPA Arifah Fauzi Apresiasi Korban yang Laporkan Dugaan Kekerasan Seksual Kepala Daerah di NTT

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Menteri PPPA Arifah Fauzi Apresiasi Korban yang Laporkan Dugaan Kekerasan Seksual Kepala Daerah di NTT
Foto: (Sumber :Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. ANTARA/HO-KemenPPPA/pri..)

Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengapresiasi keberanian seorang perempuan berusia 21 tahun bersama keluarganya yang melaporkan dugaan kekerasan seksual melibatkan kepala daerah berinisial YL di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kepada pihak kepolisian.

Arifah menegaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Polda NTT untuk mengawal proses hukum perkara tersebut.

Menurutnya, keberanian korban dan keluarga menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum merupakan langkah penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

"Keberanian ini menjadi langkah krusial dalam memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lepas dari hukuman," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Arifah juga meminta masyarakat menghormati privasi korban dan tidak menyebarluaskan informasi pribadi yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis tambahan.

KemenPPPA Kawal Penyelidikan Dugaan Kekerasan Seksual di NTT

Arifah Fauzi memastikan pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di NTT.

KemenPPPA telah menjalin koordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan aparat kepolisian untuk memantau perkembangan penanganan perkara.

Langkah tersebut dilakukan agar proses hukum berjalan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban.

"Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT," kata Arifah Fauzi.

Ia menegaskan bahwa proses hukum masih berlangsung di Polda NTT sehingga dugaan tindak pidana tersebut belum memiliki putusan hukum.

KemenPPPA berkomitmen mengawal penanganan perkara melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Kepala Daerah Berinisial YL Dilaporkan ke Polda NTT

Kasus tersebut bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun terhadap kepala daerah di Kupang berinisial YL.

YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di rumah dinasnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, peristiwa bermula ketika korban mendapat janji pekerjaan dari seorang temannya.

Korban kemudian diajak mendatangi rumah dinas kepala daerah yang belakangan menjadi pihak terlapor.

Dugaan kekerasan seksual disebut terjadi sebanyak dua kali dalam rentang 11–12 November 2026 di rumah dinas tersebut.

Setelah kejadian yang dilaporkan, korban bersama keluarganya menempuh jalur hukum dengan menyampaikan laporan kepada kepolisian.

Hingga Selasa (17/11/2026), Polda NTT masih melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

Menteri Arifah Minta Identitas Korban Tidak Disebarluaskan

Selain mengawal proses hukum, Arifah menekankan pentingnya perlindungan terhadap identitas dan kehidupan pribadi korban.

KemenPPPA mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi perempuan yang melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Menurut kementerian, perlindungan privasi diperlukan untuk mencegah munculnya tekanan dan trauma tambahan selama korban menjalani proses hukum.

Masyarakat juga diminta tidak membangun opini yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Arifah menegaskan perlindungan korban harus menjadi perhatian bersama, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Langkah tersebut diperlukan agar korban dapat merasa aman selama menjalani pemeriksaan dan proses pemulihan.

Perlindungan dan Pemulihan Korban Jadi Perhatian Pemerintah

KemenPPPA menilai penanganan dugaan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan selama penyelidikan berlangsung.

Arifah menekankan bahwa korban perlu mendapatkan rasa aman agar dapat mengikuti proses hukum tanpa mengalami tekanan tambahan.

Koordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan perlindungan korban tetap diperhatikan.

Sementara itu, Polda NTT masih menangani laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan kepala daerah berinisial YL.

KemenPPPA memastikan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut bersama instansi terkait dengan tetap mengutamakan keselamatan, privasi, dan pemulihan korban.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026