HOME  ⁄  Teknologi & Sains

Penipuan Digital Tembus 600 Ribu Laporan dengan Kerugian Rp9,3 Triliun

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Penipuan Digital Tembus 600 Ribu Laporan dengan Kerugian Rp9,3 Triliun
Foto: (Sumber :Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital..)

Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan pemerintah telah menerima sekitar 600.000 pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun, sehingga peningkatan literasi keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meluasnya penggunaan layanan digital.

Nezar mengatakan perkembangan konektivitas digital di Indonesia turut diikuti peningkatan risiko kejahatan siber, terutama penipuan yang menyasar pengguna layanan dan transaksi elektronik.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang semakin baik harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan penggunaan teknologi digital.

" Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” kata Nezar dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pemerintah menilai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko kerugian akibat kejahatan digital.

Penipuan Digital Capai 600 Ribu Pengaduan dan Kerugian Rp9,3 Triliun

Nezar menyebut jumlah pengaduan penipuan digital yang diterima pemerintah telah mencapai sekitar 600.000 laporan.

Total kerugian masyarakat akibat kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp9,3 triliun.

Besarnya jumlah pengaduan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperkuat keamanan ekosistem digital nasional.

Menurut Nezar, peningkatan akses internet dan penggunaan layanan digital perlu disertai langkah perlindungan terhadap masyarakat.

Ia menilai ancaman kejahatan siber tidak dapat ditangani hanya melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tangguh.

Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk penipuan yang terjadi melalui layanan digital.

Wamenkomdigi Dorong Literasi Keamanan Siber dan Transaksi Digital

Nezar menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap cara menggunakan platform digital secara aman.

Literasi keamanan siber dinilai perlu mencakup pengenalan modus penipuan serta pemahaman mengenai keamanan transaksi elektronik.

Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan layanan digital.

"Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman," ujar Nezar.

Menurutnya, kesadaran pengguna menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko penipuan digital.

Peningkatan literasi tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan kebijakan pemerintah di sektor telekomunikasi.

Pemerintah Terapkan Registrasi Biometrik Kartu SIM untuk Cegah Kejahatan

Selain mendorong literasi keamanan siber, pemerintah berupaya menekan penipuan digital melalui penguatan aturan registrasi pelanggan telekomunikasi.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Peraturan tersebut mewajibkan penggunaan identitas biometrik dalam proses pendaftaran kartu SIM.

Nezar menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan sejak tahap awal penggunaan layanan telekomunikasi.

"Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka," kata Nezar.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan proses verifikasi identitas pelanggan layanan seluler.

Verifikasi identitas yang lebih akurat dinilai dapat membantu mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk tindakan kejahatan.

Verifikasi Identitas Biometrik Diharapkan Persempit Ruang Penipuan

Nezar mengatakan penggunaan data biometrik bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi pengguna layanan telekomunikasi.

Menurutnya, ketepatan verifikasi identitas menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan kejahatan digital.

"Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk," kata Nezar.

Pemerintah berharap penguatan registrasi kartu SIM dapat mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan identitas dalam penggunaan layanan telekomunikasi.

Namun, Nezar menegaskan bahwa penguatan aturan di sektor hulu tetap perlu disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital.

Dengan sekitar 600.000 pengaduan penipuan dan kerugian mencapai Rp9,3 triliun, pemerintah menempatkan literasi keamanan siber serta verifikasi identitas pelanggan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan pengguna layanan digital.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026