HOME  ⁄  Geopolitik

Bappenas Dorong Geopark Jadi Solusi Pembangunan Berkelanjutan, Bojonegoro Direkomendasikan Raih Status UNESCO

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Bappenas Dorong Geopark Jadi Solusi Pembangunan Berkelanjutan, Bojonegoro Direkomendasikan Raih Status UNESCO
Foto: (Sumber :Para perwakilan Indonesia saat menghadiri Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council di Kantor Pusat UNESCO Paris, Prancis. ANTARA/HO-Bappenas..)

Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pengembangan geopark di Indonesia harus menjadi solusi pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi risiko bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis, yang merekomendasikan Geopark Nasional Bojonegoro memperoleh pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

Dalam sidang tersebut, lima geopark Indonesia juga memperoleh rekomendasi untuk mempertahankan status UGGp, sedangkan Geopark Nasional Ranah Minang Silokek mendapat kesempatan menyempurnakan dokumen pencalonannya.

Rachmat menilai pengelolaan geopark perlu mengutamakan keseimbangan antara konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan ketangguhan wilayah terhadap bencana.

“Semakin baik pengelolaan geopark di wilayah rawan bencana, semakin besar peluang kita memperkuat kesadaran masyarakat, menjaga ekosistem, dan mengurangi risiko bencana. Sebaliknya, pariwisata massal yang tidak terkendali dan mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan kerentanan kawasan,” ujar Rachmat dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Geopark Bojonegoro Direkomendasikan Raih Pengakuan UNESCO

Indonesia mencatatkan hasil positif dalam Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council yang mengevaluasi tujuh geopark nasional.

Salah satu hasil utama sidang tersebut adalah rekomendasi secara aklamasi bagi Geopark Nasional Bojonegoro untuk memperoleh status UNESCO Global Geopark.

Rekomendasi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pengakuan internasional terhadap kawasan geopark di Bojonegoro.

Selain Bojonegoro, lima geopark Indonesia memperoleh rekomendasi Green Card untuk mempertahankan status sebagai anggota jaringan UNESCO Global Geoparks.

Kelima kawasan tersebut adalah Geopark Belitong, Merangin-Jambi, Ijen, Maros-Pangkep, dan Raja Ampat.

Sementara itu, Geopark Nasional Ranah Minang Silokek memperoleh kesempatan untuk menyempurnakan pencalonan UGGp berdasarkan rekomendasi dewan.

Seluruh hasil rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Dewan Eksekutif UNESCO untuk dipertimbangkan dan ditetapkan dalam sidang musim semi 2027.

Dengan demikian, rekomendasi bagi Geopark Bojonegoro belum merupakan penetapan akhir status UNESCO Global Geopark.

Kepala Bappenas Ingatkan Risiko Pariwisata Massal di Kawasan Geopark

Rachmat Pambudy menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan geopark tidak cukup diukur melalui pengakuan internasional.

Menurutnya, pengelola geopark juga harus mampu memastikan kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan pariwisata yang mengabaikan daya dukung lingkungan dinilai dapat meningkatkan risiko kerusakan ekosistem dan kerentanan wilayah.

Karena itu, pemerintah mendorong agar geopark dikelola dengan memperhatikan aspek konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan mitigasi bencana.

“Keberhasilan geopark tidak hanya diukur dari pengakuan UNESCO, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana,” kata Kepala Bappenas yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI).

Rachmat menilai pengelolaan geopark yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan geologi dan lingkungan.

Ia juga menekankan perlunya pembangunan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik dan risiko bencana di setiap wilayah.

Indonesia Perkuat Diplomasi Geopark di UNESCO

Delegasi Indonesia dalam Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council dipimpin Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretariat Nasional KNGI.

Delegasi tersebut diwakili Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan bersama Dewan Pakar KNGI.

Pertemuan juga dihadiri Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris serta perwakilan pemerintah daerah dan pengelola geopark Indonesia.

Kehadiran delegasi bertujuan memperkuat diplomasi geopark nasional sekaligus mengawal proses evaluasi dan validasi ulang kawasan yang telah memperoleh pengakuan UNESCO.

Pemerintah juga berupaya memastikan hasil sidang internasional tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pengembangan geopark di dalam negeri.

Menurut Bappenas, capaian Indonesia dalam sidang tersebut mencerminkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga warisan geologi, budaya, dan lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat geopark bagi masyarakat.

Bappenas Dorong Integrasi Geopark dengan Target Pembangunan Berkelanjutan

Rachmat menjelaskan bahwa pengembangan geopark sejalan dengan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Pengembangan tersebut mencakup pembangunan wilayah yang tangguh, perlindungan lingkungan, dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi, koordinasi KNGI berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ke depan, koordinasi pengembangan geopark direncanakan beralih kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Namun, pelaksanaan perubahan koordinasi tersebut masih menunggu penetapan peraturan presiden.

Bappenas menilai penguatan koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk mempercepat pengembangan geopark baru serta meningkatkan tata kelola kawasan yang sudah ada.

Jumlah UNESCO Global Geopark Dunia Meningkat Jadi 241 Kawasan

Perkembangan jaringan UNESCO Global Geoparks menunjukkan peningkatan jumlah kawasan yang memperoleh pengakuan internasional.

Pada 2015, ketika geopark menjadi program resmi UNESCO, terdapat 120 geopark yang tersebar di 32 negara.

Hingga November 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 241 UNESCO Global Geopark di 51 negara.

Peningkatan itu menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan geopark sebagai sarana penghubung antara ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembukaan sidang, Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Ilmu Pengetahuan Denise Pires de Carvalho menekankan pentingnya geopark dalam menghubungkan perlindungan warisan bumi dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

UNESCO memandang geopark bukan hanya kawasan konservasi atau destinasi wisata, melainkan juga sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Bappenas Targetkan Geopark Dukung Indonesia Emas 2045

Pemerintah Indonesia berencana memperkuat tindak lanjut hasil Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut mencakup penguatan tata kelola geopark, percepatan pengembangan kawasan baru, serta peningkatan kontribusi geopark terhadap ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan.

Rachmat menegaskan bahwa pengembangan geopark harus menjadi bagian dari transformasi pembangunan wilayah dalam jangka panjang.

“Ke depan, Geopark Indonesia perlu terus dikembangkan sebagai instrumen transformasi pembangunan wilayah yang mengintegrasikan konservasi, pendidikan, pariwisata berkelanjutan, ekonomi lokal, dan pelestarian budaya menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pemerintah berharap pengelolaan geopark yang berkelanjutan dapat memperkuat perlindungan warisan bumi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026