
Pantau - Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) bersama Kementerian Kehutanan memperkuat integrasi Satu Data Reforma Agraria Nasional untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, mengatasi tumpang tindih penguasaan tanah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian kawasan hutan.
Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan penyelesaian konflik agraria harus didasarkan pada kesamaan data, kejelasan status hukum tanah, dan verifikasi faktual di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Dedi setelah menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penyelesaian konflik lahan yang berkaitan dengan kawasan hutan.
"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan," kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber.
BRAN dan Kemenhut Perkuat Integrasi Data Konflik Agraria
Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini berkaitan dengan kawasan hutan.
Menurutnya, perbedaan data antarlembaga berpotensi menyulitkan proses penentuan status hukum tanah dan penyelesaian konflik penguasaan lahan.
Karena itu, BRAN mendorong penyelarasan informasi pertanahan dengan data yang dimiliki Kementerian Kehutanan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap keputusan mengenai objek reforma agraria didasarkan pada informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat," ujarnya.
Dedi menekankan pentingnya pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara peta administratif, status hukum, dan penguasaan tanah oleh masyarakat.
BRAN Identifikasi 3,4 Juta Hektare Permasalahan Agraria di Kawasan Hutan
Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan.
Dari data tersebut, terdapat indikasi konflik agraria yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, BRAN menemukan 15.655 bidang tanah yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan.
Lembaga tersebut juga mencatat sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih membutuhkan pendalaman dan sinkronisasi data.
Seluruh angka tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan verifikasi bersama dengan instansi terkait.
Proses verifikasi diperlukan untuk memastikan ketepatan informasi mengenai batas wilayah, status hukum, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi masyarakat di lapangan.
Penyelesaian Konflik Lahan Harus Sejalan dengan Kelestarian Hutan
Audiensi antara Dedi Prasetyo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga membahas upaya mencari titik temu antara penyelesaian konflik agraria dan perlindungan kawasan hutan.
Persoalan tumpang tindih penguasaan tanah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut.
Selain konflik agraria yang berlangsung berkepanjangan, pemerintah menghadapi tantangan deforestasi yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pertanahan.
BRAN menilai penyelesaian masalah tersebut harus mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat sekaligus ketentuan hukum mengenai kawasan hutan.
Penguatan data bersama diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi objek dan pihak yang terlibat dalam setiap persoalan agraria secara lebih tepat.
Verifikasi Lapangan Jadi Dasar Kepastian Hukum Masyarakat
Dedi menegaskan bahwa penggunaan peta administratif saja belum cukup untuk menentukan penyelesaian konflik agraria.
Menurutnya, pemerintah perlu memeriksa kesesuaian data dengan kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah di lapangan.
Verifikasi tersebut juga diperlukan untuk memperjelas status bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan.
Pendalaman data wilayah adat menjadi bagian dari proses sinkronisasi yang harus dilakukan sebelum pengambilan keputusan.
Melalui penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN dan Kementerian Kehutanan berupaya membangun dasar informasi yang lebih akurat bagi penyelesaian konflik lahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan persoalan agraria sekaligus memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjaga kelestarian kawasan hutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan




