
Pantau - Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Papua mendukung langkah Federasi Futsal Indonesia (FFI) membawa persoalan penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 ke Komite Etik PSSI terkait pemberhentian Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028.
Dukungan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua AFP Papua Daud Henri Arim melalui keterangan resmi FFI pada Kamis (19/11/2026).
AFP Papua menilai penyelesaian polemik kepengurusan futsal nasional harus mengacu pada aturan organisasi yang berlaku dan mengedepankan komunikasi antarpihak.
"Kami melihat ini bukan soal siapa melawan siapa. Ini soal bagaimana aturan yang sudah kita sepakati bersama bisa dijalankan dengan baik. Komite Etik adalah forum yang tepat untuk itu," ujar Daud.
AFP Papua Dukung FFI Bawa Polemik SK PSSI ke Komite Etik
Daud Henri Arim menegaskan bahwa langkah FFI melaporkan penerbitan SK PSSI merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, Komite Etik PSSI menjadi forum yang tepat untuk mengkaji persoalan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.
Polemik kepengurusan futsal nasional bermula ketika PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026.
Melalui keputusan tersebut, PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028.
PSSI kemudian menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum FFI hingga pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).
Keputusan tersebut diterbitkan setelah adanya permohonan dari 48 pemilik suara yang terdiri atas 20 klub dan 28 asosiasi futsal provinsi.
Namun, FFI di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar mempersoalkan keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.
FFI kemudian menyampaikan keberatan kepada PSSI sekaligus membawa persoalan penerbitan SK tersebut ke Komite Etik PSSI.
FFI Persoalkan Mekanisme Pemberhentian Ketua Umum
FFI menilai proses pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum harus mengacu pada Statuta PSSI serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.
Berdasarkan ketentuan organisasi yang menjadi dasar keberatan FFI, kewenangan terkait pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum seharusnya dilakukan melalui forum Kongres.
AFP Papua menyatakan tetap menghormati PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional.
Meski demikian, Daud menekankan pentingnya seluruh pihak menjunjung tinggi aturan organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan tersebut.
"Kami juga tidak menolak dinamika organisasi, termasuk KLB, selama dijalankan melalui prosedur yang sah," kata Daud.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa AFP Papua tidak menolak pelaksanaan Kongres Luar Biasa sepanjang prosesnya sesuai dengan ketentuan organisasi.
KLB FFI sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026 di tengah polemik kepengurusan yang masih berlangsung.
AFP Papua Minta Erick Thohir dan Michael Sianipar Buka Dialog
Selain mendukung penyelesaian melalui Komite Etik, AFP Papua mendorong Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Michael Victor Sianipar untuk segera membuka ruang komunikasi.
Daud menilai dialog langsung antara kedua pihak diperlukan agar persoalan kepengurusan futsal nasional tidak semakin berlarut-larut.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu menemukan penyelesaian yang dapat diterima dengan tetap menghormati aturan organisasi.
"Kami percaya komunikasi yang baik akan membawa jalan keluar terbaik. Harapan kami, semua pihak bisa saling mendengar," ujarnya.
AFP Papua berharap perbedaan pandangan terkait penerbitan SK PSSI dapat diselesaikan tanpa mengganggu keberlangsungan organisasi futsal nasional.
Daud juga menegaskan bahwa AFP Papua masih memberikan kepercayaan kepada kepengurusan FFI periode 2024–2028 di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar.
Sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangan AFP Papua terhadap dinamika organisasi yang sedang berlangsung.
Pembinaan Atlet Futsal Papua Dipastikan Tetap Berjalan
Di tengah polemik kepengurusan FFI, AFP Papua memastikan kegiatan pembinaan atlet dan kompetisi futsal di daerah tetap berjalan.
Daud menilai keberlanjutan pembinaan menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu oleh persoalan organisasi di tingkat nasional.
Papua selama ini turut menyumbangkan sejumlah pemain untuk memperkuat Tim Nasional Futsal Indonesia.
Karena itu, AFP Papua menekankan pentingnya menjaga kegiatan pembinaan agar proses pengembangan bakat dan kemampuan atlet tetap berlangsung.
Keberlanjutan kompetisi daerah juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan pembinaan pemain futsal yang berpotensi tampil di tingkat nasional.
AFP Papua berharap polemik antara PSSI dan FFI dapat segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme organisasi yang sah serta komunikasi yang baik.
Dengan demikian, perhatian seluruh pihak dapat kembali diarahkan pada pengembangan prestasi dan pembinaan futsal Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan




