Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadikan platform Sapa UMKM sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pembinaan sekaligus pengembangan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan perusahaan besar melalui pendekatan berbasis data.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Pristiyanto, mengatakan platform tersebut dibangun untuk menghimpun data pelaku UMKM agar pemerintah dapat memberikan program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha.
"Kami di Kementerian UMKM saat ini punya Sapa UMKM. Platform ini kami tujukan untuk bagaimana ekosistem penguatan bagi UMKM itu bisa terlaksana dengan baik.", ujar Pristiyanto.
Pendampingan Disesuaikan dengan Klasifikasi UMKM
Pristiyanto menjelaskan data yang masuk ke dalam Sapa UMKM digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi masing-masing pelaku usaha sesuai Peraturan Menteri UMKM Nomor 8 Tahun 2025.
Melalui klasifikasi tersebut, pemerintah dapat menentukan bentuk pembinaan yang paling sesuai dengan tingkat kesiapan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas, pemenuhan standar usaha, hingga fasilitasi kemitraan dengan dunia industri.
Setiap pelaku UMKM didorong melakukan adaptasi ke dalam platform tersebut sebagai langkah awal memperoleh layanan pengembangan usaha.
"Jadi di situ UMKM memberikan datanya, kemudian kita itu akan mengklasifikasikan kondisi UMKM, dan di sana ada treatment bagi klasifikasi itu sendiri.", ungkap Pristiyanto.
Menurutnya, pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah menjalankan pembinaan secara lebih terarah dibandingkan memberikan program yang sama kepada seluruh pelaku usaha.
Kumitra Hubungkan UMKM dengan Industri
Setelah pelaku usaha dinilai memenuhi standar yang ditetapkan, pemerintah akan memfasilitasi mereka mengikuti program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra).
Program Kumitra menjadi jembatan bagi UMKM untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan besar dalam rantai pasok nasional.
Pristiyanto menilai keberhasilan kemitraan tidak hanya bergantung pada kesiapan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten.
"Poin kunci yang memang saat ini kemitraan itu bisa berjalan adalah regulasi wajib, kemudian insentif terstruktur, dan intervensi yang inklusif.", kata Pristiyanto.
Ia berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem industri nasional sehingga pelaku usaha mikro tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat pertumbuhan industri, melainkan menjadi bagian dari rantai pasok yang berkontribusi terhadap aktivitas produksi nasional.
"Dengan begitu, UMKM bukan lagi menjadi penonton, tapi mereka adalah bagian dari rantai suplai industri nasional.", ujar Pristiyanto.
- Penulis :
- Gerry Eka
