Pantau - Sebanyak 30,25 persen desa di Sulawesi Barat (Sulbar) masih tergolong blank spot atau mengalami lemah sinyal, sementara 38,67 persen fasilitas layanan publik di daerah tersebut belum memiliki koneksi internet.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menyampaikan kondisi tersebut dalam pelaksanaan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Pasangkayu, Minggu (23/8/2026).
“Data ini membuktikan persoalan konektivitas erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok daerah,” kata Suraidah.
Menurut Suraidah, internet saat ini bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan telah menjadi infrastruktur yang menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, pertanian, UMKM, hingga pemerintahan.
“Oleh karena itu, persoalan jaringan tidak boleh lagi dipandang sebatas masalah ketersediaan sinyal, melainkan isu keadilan pembangunan,” ujar Suraidah.
Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan infrastruktur jaringan secara bertahap.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi).
“Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI) Komdigi. Ini terus kita dorong bagaimana persoalan blank spot di daerah dapat kita atasi secara bertahap,” jelasnya.
Suraidah juga mengingatkan perluasan konektivitas perlu diiringi penguatan literasi digital karena derasnya arus informasi turut membawa tantangan berupa penyebaran hoaks.
“Tugas bersama saat ini bukan hanya memastikan warga mendapatkan sinyal, tetapi menjamin masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Konektivitas digital diharapkan betul-betul terhubung dengan pelayanan publik, akses pasar, pengetahuan dan peluang kesejahteraan,” kata Suraidah.
Suraidah mendorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) tidak sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi penggerak literasi digital yang menjembatani pemerintah, masyarakat, desa, dan dunia usaha.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu Zulfikar juga mengapresiasi penyelenggaraan Senter KIM sebagai sarana meningkatkan kemampuan digital masyarakat.
“Program edukasi digital ini untuk membekali masyarakat di tingkat akar rumput agar mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi,” kata Zulfikar.
“Melalui program ini, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan mampu mengambil peran penting sebagai motor penggerak literasi digital di tengah warga,” ujarnya.
Zulfikar menilai anggota komunitas juga perlu mendapatkan pembekalan teknis, terutama dalam pembuatan konten kreatif agar informasi mengenai program pemerintah dapat dikemas secara menarik dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Gerry Eka
