Pantau Flash
Update COVID-19: Bertambah 2.277 Kasus, Total Sudah 123.503 Positif
Djoko Tjandra Isolasi Mandiri COVID-19 Selama 14 Hari di Lapas Salemba
Gunung Sinabung Erupsi Perdana di Masa Pandemi COVID-19
Anita Kolopaking, Pengacara Djoko Tjandra Ditahan di Rutan Bareskrim Polri
Shin Tae-yong Keukeuh Angkut Timnas TC ke Korsel daripada Eropa

Puan Nilai Aturan Pedagang Online Harus Berizin Tak Tepat Saat Ini, Kenapa?

Headline
Puan Nilai Aturan Pedagang Online Harus Berizin Tak Tepat Saat Ini, Kenapa? Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: istimewa)

Pantau.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai terbitnya  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini dirasa kurang tepat. Pasalnya menurut Puan, PP tersebut sangat minim sosialisasi dan justru malah membuat resah.

Puan menilai memang di tengah lesunya sektor-sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi, sektor perdagangan elektronik atau disebut perdagangan via online dapat menjadi solusi. Sebagai ekonomi baru para pelaku usaha online ini sedang mencari marketplace yang tepat.

Baca juga: Upst... Penerimaan Negara Seret, Ekonom Singgung Pajak Bisnis Online

"Adalah tugas pemerintah membantu para pedagang online agar mereka tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen," kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com, Rabu (11/12/2019).

"Terbitnya PP Nomor 80 yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini dipandang kurang tepat karena minimnya sosialisasi sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku UMKM," sambungnya.

Puan menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No 80  tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh. 

"Karena itu DPR mendorong kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal," ungkapnya.

Selain itu, menurut Puan, DPR meminta kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.

Baca juga: Penting Nih! 4 Tips Memulai Bisnis dan Memperluas Platform Online

Lebih lanjut, DPR juga mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut dibawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: