Pantau Flash
Antonio Banderas Umumkan Positif COVID-19 di Hari Ulang Tahunnya
Pemerintah Perpanjang Stimulus Keringanan Listrik hingga Akhir Tahun
Rusia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Setujui Vaksin COVID-19
Menteri Budi: Masa Pandemi Ancam Kebangkrutan Industri Penerbangan
Pemotongan Sapi 'Tidak Manusiawi' di Aceh Disorot Media Asing

PUGaR Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional

PUGaR Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional ilustrasi petani garam. (Foto: Humas KKP)

Pantau.com - Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) salah satu program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Tahun 2020. Pernyataan ini tertuang dalam Pengumuman KemenPAN-RB Nomor: B/190/PP.00.05/2020.

Sebelumnya PUGaR lolos ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional setelah lolos seleksi dari 2.126 proposal inovasi kategori umum yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Keberhasilan PUGaR masuk dalam Top 45 terwujud setelah melalui proses presentasi dan wawancara oleh tim panelis dan bersaing dengan 98 inovasi lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Baca juga: Tingkatkan Nilai Jual, KKP Dorong Diversifikasi Garam Rakyat

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyampaikan di tengah situasi yang sangat kompetitif masyarakat membutuhkan hadirnya inovasi dan terobosan yang dapat memudahkan masyarakat beraktifitas.

“KKP tidak akan berhenti untuk berinovasi. Program PUGaR diharapkan dapat memperkuat sektor kelautan dan perikanan di tengah pandemi COVID. Dengan PUGaR ini kami ingin membangun daya saing, mempercepat pelayanan, utamanya meningkatkan produktivitas,” ungkap Edhy.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, Aryo Hanggono, menjelaskan bahwa PUGaR merupakan wujud implementasi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan keadilan bagi petambak garam rakyat.

Strategi untuk melindungi petambak dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, memberikan jaminan kepastian usaha, serta mengendalikan stok yang ada. “PUGaR didasarkan pada kondisi petambak garam yang rentan miskin sehingga kami mengembangkan PUGaR yang tujuannya adalah memberdayakan petambak garam,” jelas Aryo.

Baca juga: Agar Bisa Memasok Industri, Menteri Edhy Janji Benahi Produksi Garam Rakyat

Direktur Jasa Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Miftahul Huda, selaku Ketua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik PUGaR, mengungkapkan Inovasi layanan PUGaR yang diajukan dalam proposal meliputi integrasi lahan garam, pembangunan dan pengelolaan gudang garam nasional (GGN), serta penguatan SDM Kelembagaan.

“Melalui inovasi ini, produktivitas meningkat dari 40-60 ton/ha/tahun menjadi di atas 100 ton/ha/tahun, keuntungan petambak bisa mencapai 3 kali lipat” jelas Huda.

Lebih lanjut Huda menjelaskan melalui tiga inovasi tersebut, masyarakat petambak garam mulai belajar berusaha bersama-sama untuk berkembang dan semakin maju. “Dari sisi komoditas garamnya, saat ini kandungan NaCl garam petambak bisa di atas 90%. Ini dari lahan belum diolah. Sedangkan garam – garam yang disimpan lebih terjaga mutunya karena gudangnya bagus”, ujar Huda. Huda juga berharap, SOP produksi pada lahan integrasi diperhatikan dan diterapkan di setiap daerah, sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah,” pungkasnya. 

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: