Pantau Flash
KPK Setor Rp500 Juta dari Perkara Kabid Pembangunan Jalan Muara Enim
Dua Pekan Lagi WHO Akan Umumkan Hasil Uji Klinis Obat COVID-19
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Wanita Terduga Teroris di Semarang
Terjadi Ledakan Diduga Bom Rakitan di Menteng
Jubir Sebut 75 Persen Pasien COVID-19 di 11 Provinsi Telah Sembuh

BPIP: Pancasila Warisan Pendiri Bangsa, Perpaduan Agamais dan Nasionalis

Headline
BPIP: Pancasila Warisan Pendiri Bangsa, Perpaduan Agamais dan Nasionalis Logo BPIP. (Facebook)

Pantau.com - Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof FX Adji Samekto mengatakan secara historis Pancasila perlu diarusutamakan.

"Secara historis, Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa yang pemikirannya merupakan perpaduan kelompok agamis dan nasionalis," ujar Adji kepada wartawan di Jakarta.

Baca juga: Pentingnya Kelembagaan BPIP Bukan Tafsir Pancasila

Adji mengingatkan, Pancasila sebagai pandangan hidup (falsafah negara), dasar dan ideologi negara sangat penting untuk diarusutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perubahan-perubahan besar yang saat ini sedang terjadi.

Lebih lanjut, Adji memperkuat argumen pentingnya melakukan pengarusutamaan Pancasila, karena memuat nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman akal dan pengalaman indrawi Bangsa Indonesia berdasarkan relasi antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

"Pembicaraan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, lahir dari proses-proses sejak pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, kemudian 22 Juni 1945 yang melahirkan Naskah Piagam Jakarta dan berpuncak pada penuangan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, kiranya sudah selesai," katanya.

Sebagai dasar negara, mantan Ketua Program S3 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu mengatakan Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI 1945.

Baca juga: BPIP: Setelah Reformasi, Ada Upaya Mengkerdilkan Pancasila

Adji mengutarakan penguatan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2.

"Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: