Pantau.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak 31.615 desa atau sekitar 42 persen dari seluruh desa di Indonesia telah aktif melakukan pemantauan serius terhadap pemudik.
Menurutnya, pemantauan terhadap pemudik yang dilakukan setiap desa penting dilakukan, untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.
“Ini penting, karena dengan dilakukan pemantauan pemudik, relawan desa lawan COVID-19 bisa memberikan saran dan masukan tentang apa yang harus dilakukan jika ada pemudik atau pendatang,” ujar pria yang akrab disapa Gus Menteri itu, di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Baca juga: BLT dari Kemendes PDTT untuk Warga Desa Akan Berupa Uang Tunai
Meski demikian, Gus Menteri mengimbau kepada para perantau untuk sementara waktu menunda rencana mudik hingga COVID-19 berakhir. Namun jika sangat terpaksa mudik, maka harus langsung melakukan isolasi diri ketika tiba di desa.
“Masyarakat yang di desa usahakan jangan ke kota. Karena kota adalah sumber penyebaran COVID-19. Makanya yang di Jakarta, atau di kota yang sudah terinfeksi COVID-19, ataupun yang di luar negeri, kalau bisa jangan mudik. Ditunda dulu mudiknya, nanti bareng-bareng mudiknya kalau situasi sudah bagus,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Ketua BNPB Doni Monardo , Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menjadi Narasumber dalam Acara Konferensi Pers Update Penanganan Covid-19 di Indonesia (Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT)
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan survei terkait pendapat kepala desa terhadap pemudik.
Baca juga: Polling Kemendes PDTT: 89,75 Persen Kades Tak Setuju Mudik Imbas COVID-19
Hasilnya, 89 persen Kepala Desa menghendaki agar warga desa di perantauan untuk menunda mudik.
"Sekitar 89 persen Kepala Desa menghendaki agar warga desa yang sedang di rantau untuk menunda mudik, bukan melarang mudik tapi menunda mudik," ungkapnya.
Menurutnya, data tersebut seirama dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda cuti bersama hari raya Idul Fitri karena dampak COVID-19.
"Persis dengan kebijakan Bapak Presiden, sehingga libur bersama atau cuti bersama setelah dilakukan perubahan dalam rangka untuk menunda mudik," imbuhnya.
rn- Penulis :
- Adryan N
