Pantau Flash
Arsul PPP Menduga Pasal 170 RUU Ciptaker Bukan Cuma Salah Ketik
Mendag Akan Kaji Bulog Impor Gula Konsumsi 200 Ribu Ton
Penyelidikan Dugaan Korupsi Megaproyek Kemenpar di Lombok Dihentikan
Singapura Kucurkan Dana Rp55 Triliun Atasi Dampak Virus Korona
Menkeu Usul Tarif Cukai Plastik, Penerimaan Negara Tambah Rp1,6 Triliun

Menpan RB Sebut Penghapusan Tenaga Kerja Honorer Akan Dilakukan Bertahap

Menpan RB Sebut Penghapusan Tenaga Kerja Honorer Akan Dilakukan Bertahap Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta.(Foto: Antara/Reno Esnir)

Pantau.com - Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Ganjar Keluhkan Wacana Penghapusan Tenaga Honorer oleh Pemerintah

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan," sambungnya.

Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.

Pemerintah, kata dia, ke depan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

"Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya," katanya.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

Baca juga: PSI Lapor ke KPK Soal Kejanggalan Kontraktor Revitalisasi Monas

"Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja namun bisa dimana saja," tandasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: