Pantau Flash
Menteri PPPA Ungkap UU Ketenagakerjaan Tumpang Tindih Soal ASI 6 Bulan
Pemerintah Siapkan Pendanaan Vaksin COVID-19 Sebesar Rp5 Triliun
Bandung Buka Sekolah Tatap Muka Mulai 18 Agustus 2020
Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Maluku Utara
Menteri Edhy: Saya Bukan Menteri Kelautan dan Periklanan

Penguatan BPIP dengan UU Bisa Perkuat Nilai Pancasila

Penguatan BPIP dengan UU Bisa Perkuat Nilai Pancasila BPIP. (Facebook)

Pantau.com - Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga mengatakan penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dengan membuat payung hukum berupa Undang-Undang (UU) dinilai sebagai hal yang harus dilakukan.

Pasalnya, penguatan BPIP dengan UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. "Menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," ujar Obsatar, Sabtu (11/7/2020).

Obsatar juga mengatakan bahwa kondisi Indonesia pasca reformasi cukup memprihatinkan, di mana banyak generasi muda yang tidak paham makna Pancasila. Untuk itu, kata dia, kedudukan BPIB yang diatur dalam Pepres No. 7 Tahun 2018 harus diperkuat agar semua warga negara Indonesia memahami ideologi sebagai kristalisasi kebudayaan bangsa.

Baca juga: Pengamat Sebut Pengaturan BPIP dalam UU Sudah Tepat sebagai Penguatan

"Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih kalau ditambah dengan Undang-Undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," tambahnya.

Obsatar mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara yang keberadaanya sangat diperlukan, terlebih Indonesia memiliki masyarakat beragam. Karena itu, pembentukan Undang-Undang harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan untuk mengubah isi sila dalam Pancasila.

"Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," ucap Obsatar.

Baca juga: Usulan BPIP Diatur UU, Bamsoet: Keseriusan dalam Membina Ideologi Pancasila

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengungkapkan Presiden Joko Widodo berharap agar BPIP diperkuat dalam Undang-Undang sehingga tidak sekadar hanya dengan Peraturan Presiden.

Hal itu dikatakan Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (9/7). Dia mengatakan, lahirnya BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tidak terlepas dari "politcal goodwill" Presiden Jokowi agar setiap anak bangsa bisa memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut dia, saat ini Presiden Joko Widodo ingin semakin menguatkan BPIP melalui undang-undang sehingga siapapun presidennya, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tidak akan hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: