Pantau Flash
Seluruh Kecamatan di Kota Medan Masuk Zona Merah COVID-19
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
Nihil Kasus Baru di 6 Provinsi, Positif COVID-19 di Indonesia 29.521 Kasus
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
PSBB Masa Transisi, Gojek: Driver Dapat Layani Penumpang 8 Juni

Singgung (Lagi) PSBB di Tanah Air, Dedi Mulyadi Sebut Hanya Cocok di Kota

Headline
Singgung (Lagi) PSBB di Tanah Air, Dedi Mulyadi Sebut Hanya Cocok di Kota Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan penanganan virus korona bisa dilakukan dengan berbasis kearifan lokal, tidak harus dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Penanganan COVID-19 di setiap daerah tidak harus sama, karena kultur daerah yang satu dengan lainnya berbeda," ujarnya melalui sambungan telepon dari Karawang, Jabar, Rabu (13/5/2020).

Ia setuju dengan pernyataan Kepala BNPB Doni Munardo yang menyebutkan kalau penanganan wabah korona diserahkan ke kebijakan daerah masing-masing. Jadi penanganan korona bisa dilakukan dengan berbasis kearifan lokal. Dicontohkannya, kultur antara kota dan daerah yang mayoritas perdesaan itu berbeda, gaya kepemimpinannya juga berbeda.

Baca juga: Dedi Mulyadi: PSBB Sudah Tidak Efektif, Ganti dengan Karantina Komunal

Menurut dia, kalau Gubernur di DKI bisa secara total menggerakkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan disekitarnya, karena kultur alamnya homogen. Di DKI Jakarta semua perangkat, dari mulai wali kota hingga lurah merupakan bawahan Gubernur atau di bawah komandonya. Sehingga seorang gubernur mampu menggerakkan mereka untuk sama-sama menjalankan kebijakan yang sama.

Sementara di daerah, wali kota dan bupati merupakan kepemimpinan otonom lantaran mereka dipilih langsung oleh rakyatnya masing-masing, sehingga mereka memiliki cara tersendiri dalam penanganan korona.

Dedi mengatakan cara penanganan korona tidak mesti harus dengan penerapan PSBB, karena dengan PSBB banyak yang harus dikorbankan dan cara itu dinilai tidak efektif. "PSBB cocok diterapkan di perkotaan," ucap Dedi.

Tetapi meski diterapkan PSBB, pasar di kota tetap harus beroperasi karena itu merupakan tempat penjualan produk dari daerah. Di area pasar pun harus sesuai dengan protokol WHO, yakni social distancing, physical distancing, memakai masker dan lain-lain.

Baca juga: Menkes Setujui PSBB Kota Palembang dan Prabumulih

Selanjutnya di daerah, PSBB sebenarnya fokus pada seleksi ketat terhadap pendatang dari luar kota. Masyarakat di daerah harus dibentengi, tetapi regulasi ekonomi tetap jalan. "Pendekatan kultur berbasis RT dan RW jadi standarisasi utama dalam menangani Corona, sehingga rapid test dan swab test harus dilakukan secara massif. Alat tesnya harus ada di kecamatan sehingga setiap hari orang di kampung diperiksa. Sedangkan orang dari luar dikunci dan jika ada diisolasi," katanya.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyampaikan, dengan pendekatan kultur berbasis RT dan RW, balai desa, balai RW, gedung sekolah dan lainnya bisa jadi tempat isolasi terhadap orang luar yang masuk ke daerah.

"Saya itu ketemu setiap orang dari sopir angkot, dan pedagang. Ekonomi mereka anjlok, sampai ada yang jadi pemulung. Kondisi itu karena salah kelola dan persepsi dalam penerapan PSBB," tutur Dedi.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: