Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya tidak membawa atribut partai dalam kepemimpinan mereka. Ia mengajak para bupati dan wali kota di wilayahnya untuk fokus pada tugas struktural pemerintahan tanpa terpengaruh kepentingan politik.
"Saya harapkan tidak ada lagi warna partai dalam keputusan pemerintahannya. Misalnya soal kantor, jika standarnya putih, jangan diubah menjadi hijau, kuning, biru, atau merah," kata Dedi dalam pernyataan yang dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (23/2/2025).
Dedi juga menyoroti perbedaan mendasar antara kepala daerah dan anggota DPR atau DPRD. Menurutnya, setelah terpilih, bupati dan wali kota tidak lagi terikat secara struktural dengan partai, berbeda dengan anggota legislatif yang tetap menjadi bagian dari fraksi dan mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Baca juga: Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok usai Dilantik jadi Gubernur
"Mereka terikat oleh gubernur dan presiden. Keterikatan ini diatur oleh Undang-Undang," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa pemecatan dari partai tidak akan berdampak pada jabatan seorang kepala daerah, berbeda dengan anggota DPR yang dapat diberhentikan melalui mekanisme partai.
Dedi juga mengungkapkan kerinduannya untuk berkeliling Jawa Barat, namun harus menundanya karena mengikuti retret yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Sebagai bentuk komitmennya terhadap netralitas pemerintahan, Dedi mengingatkan bahwa selama menjabat sebagai Bupati, ia hanya menggunakan warna hitam dan putih di kantor pemerintahan dan sekolah.
"Itu adalah warna dari filosofi dasar, yaitu tanah dan air. Semoga spirit ini menjadi spirit kita bersama dan mari kita bersama-sama mengurus lembur natakota Jawa Barat yang istimewa," pungkasnya.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
