Pantau Flash
Cabor Menembak Sempat Terkendala Pajak Impor Peluru
Menko PMK Perkirakan 10 Juta Orang Butuh Kartu Pra Kerja
Safawi Rasid Dicoret dari Timnas U-22 Malaysia
LRT Beroperasi Komersil Mulai 1 Desember dengan Tarif Rp5000
Iwan Bule Lepas Timnas U-22 Indonesia ke SEA Games 2019

Dewan Pers Beri Warning Soal RKUHP: Jangan Sampai Ganggu Kemerdekaan Pers!

Dewan Pers Beri Warning Soal RKUHP: Jangan Sampai Ganggu Kemerdekaan Pers! Ilustrasi pers. (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menuai pro dan kotra di tengah masyrakat. Beberapa pasal dalam RKUHP dianggap menjadi pasal karet atau bisa disalahgunakan. Hal itu juga menjadi sorotan dari Dewan Pers selaku induk media massa.

Dewan Pers menyatakan materi yang terkait dengan kemerdekaan pers dalam RKUHP jangan mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja jurnalistik.

Untuk memenuhi salah satu fungsinya sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yakni melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, Dewan Pers memberikan pandangan terhadap pembahasan dan beberapa ketentuan dalam RKUHP.

Dewan Pers memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya pembahasan RUU KUHP oleh Pemerintah dan DPR RI yang telah dilakukan.

Baca Juga: Takut Disalahgunakan, MenkumHAM Minta Pasal 418 Dihapus Dalam RKUHP

Namun, demi kebaikan bangsa dan negara, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seyogianya pengambilan keputusan penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang, terlebih dahulu mendengar pendapat publik secara luas, atau tidak hanya berdasar pada pertimbangan kewenangan semata.

Dengan demikian, Dewan Pers berharap penetapan undang-undang tersebut tidak dilakukan pada masa akhir periode keanggotaan DPR RI 2014-2019.

Setelah mempelajari materi RKUHP, Dewan Pers menyatakan pasal-pasal di bawah ini ditiadakan karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UU Pers, terutamanya Pasal 2 yang berbunyi: "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

RUU tersebut juga memuat sejumlah pasal yang multitafsir, memuat “pasal karet”, serta tumpang-tindih dengan undang-undang yang ada sehingga UU KUHP berpotensi mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja jurnalistik.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 217 sampai dengan 220 (Bab Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden) perlu ditiadakan karena merupakan penjelmaan ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Baca Juga: DPR Sepakat Pasal 418 Dihapuskan Dari RUU KUHP

Selanjutnya, Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap pemerintah), serta Pasal 246 dan 247 (penghasutan untuk melawan penguasa umum) perlu ditiadakan karena sifat karet dari kata “penghinaan” dan “hasutan” sehingga mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, dan berekspresi.

Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong); Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan); Pasal 304 s.d. 306 (tindak pidana terhadap agama); Pasal 353 s.d. 354 (penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara); Pasal 440 (pencemaran nama baik); Pasal 446 (pencemaran orang mati).

Lebih lanjut, Dewan Pers berharap anggota DPR 2019-2024 dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf g UU No. 12/2011 dalam proses RUU KUHP dengan memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, serta pengundangan secara transparan dan terbuka.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: