Duterte Kecam Kegiatan Latihan Militer di Laut China Selatan

Pantau.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam setiap latihan militer di Laut Filipina Barat yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, yang disengketakan karena akan menciptakan gesekan dan provokasi terhadap China.

"China sudah memiliki tempat latihan militer dan Laut Filipina Barat sekarang ada di kendali mereka. jadi mengapa anda harus membuat gesekan dengan menggelar kegiatan militer di wilayah sengketa itu," ujar Rodrigo Duterte di sela-sela KTT ASEAN ke 33 di Singapura, Kamis (15/11/2018).

Duterte mengaku tidak keberatan jika semua orang berperang. Namun, Filipina akan menjadi wilayah pertama yang menderita apabila ada tembakan di wilayah tersebut.

"Itu adalah satu-satunya kepentingan nasional saya di sana. Tidak ada yang lain," ujar dia.

Filipina dan China memiliki klaim Laut China Selatan, bersama dengan Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei. Sementara itu, Duterte akan melakukan yang terbaik untuk mendorong penyelesaian kode etik (COC) di Laut China Selatan.

Duterte mengatakan, negara-negara lain harus menerima kenyataan bahwa China berada di perairan yang disengketakan.

"Semua negara, baik itu Amerika Serikat harus menyadari bahwa China ada di sana. Jadi jika anda terus menciptakan gesekan dan salah perhitungan, maka keadaan malah akan bertambah buruk," ujar dia.

Baca juga: Bicara di ASEAN Meeting 18, Wiranto Singgung Soal Sengketa Laut China Selatan

China telah mengklaim hampir 90 persen dari Laut Cina Selatan yang disengketakan di tengah klaim dari beberapa negara seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Kementerian Luar Negeri Jose Tavares optimis pembicaraan awal tentang kode etik di Laut China Selatan dapat diselesaikan pada 2019.

"Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati teks negosiasi tunggal untuk Laut China Selatan dan saat ini sedang dalam proses membaca pertama dari dokumen teks negosiasi tunggal itu," ujar Jose Tavares.

Kesepakatan teks negosiasi tunggal itu menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki pandangan yang sama. Rincian dalam rancangan negosiasi tunggal untuk Laut China Selatan itu sedang diselesaikan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-33 dan Pertemuan Terkait di Singapura.

China dan sepuluh negara anggota ASEAN selama bertahun-tahun berusaha menyusun kode etik untuk mengatur perselisihan di Laut China Selatan. Namun, proses menyamakan konsep dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan berjalan lambat.

"Negara-negara anggota ASEAN dan China sebelumnya masing-masing memiliki dokumen COC. Sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainnya," kata dia.

Baca juga: Intip Yuk Peran ASEAN dan China dalam Pengelolaan Laut China Selatan