Pantau.com - Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) telah memberi tahu kontrak untuk perusahaan yang memiliki bisnis dengan raksasa telekomunikasi China Huawei, adalah bagian dari undang-undang pertahanan yang disahkan, menurut surat yang dilihat oleh Reuters.
"Kongres telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir bahwa perusahaan itu diberikan waktu dua tahun, dan kami akan memberlakukan," kata Russ Vought, penjabat direktur OMB, dalam suratnya kepada Senator James Inhofe, ketua Komite Layanan Bersenjata Senat.
Baca juga: Tak Berikan Batas Waktu Tarif, Trump Ngotot Ingin Ketemu Xi Jinping
Minggu terakhir OMB mengatakan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerapkan larangan tersebut, yang akan mengharuskan pemasok dan kontraktor untuk membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei mereka.
Dilansir Reuters, Gedung Putih berbalik arah setelah "percakapan baru-baru ini dengan Kongres," kata Vought dalam surat tertanggal Rabu (12 Juni 2019).
"Ketika kami bergerak maju dengan tenggat waktu wajib tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bekerja dengan Kongres yang tidak terduga untuk menangani masalah," kata Vought.
Larangan ini merupakan salah satu bagian dari dorongan AS terhadap multifaset terhadap Huawei Technologies Co. Ltd., pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia, yang dituduh Washington sebagai spionase dan mencuri kekayaan intelektual.
Baca juga: Kata YLKI Diskon Ojek Online Tak Masalah Asal....
Huawei berulang kali membantah bahwa itu adalah pemerintah, militer atau dinas intelijen Tiongkok. Pihaknya telah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah A.S. atas pembatasan dalam kebijakan tagihan pertahanan.
Undang-undang pertahanan, yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), dikeluarkan oleh Federal untuk membeli produk-produk dari Huawei, dengan menyebutkan masalah keamanan nasional.
Itu termasuk larangan pembelian peralatan langsung oleh pemerintah federal, yang akan mulai berlaku tahun ini.
rn- Penulis :
- Nani Suherni
