Kata BSSN, Serangan Siber Ini (Masih) Akan Mengancam di Tahun 2020

Pantau.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi sejumlah serangan siber yang akan terjadi pada 2020, salah satunya ransomware, jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data.

"Prediksi tahun 2020, ransomware masih akan meningkat," ujar Direktur Proteksi Infrakstruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Agung Nugraha, dalam "Forum Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019" di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Agung menilai, Ransomeware juga menjadi serangan siber yang paling banyak terjadi selama 2019. "Masih banyak celah di website Indonesia itu belum secure. Penipuan fraud untuk digital economy masih jadi tren. Ransomeware makin meningkat," ungkapnya.

Baca juga: 5 Cara Hindari Serangan Siber Phising

Selain itu, Agung memprediksi akan terjadi serangan dalam operasi teknologi di bidang infrastruktur strategis. Kemudian, dalam hal Internet of Things (IoT) yang semakin terkoneksi, sektor perbankan menjadi potensi serangan yang harus diantisipasi.

Tidak hanya itu, seiring dengan transformasi digital yang sedang dilakukan oleh banyak perusahaan, layanan komputasi awan atau cloud juga disebut menjadi potensi serangan siber.

"Ada kejahatan yang sudah menggunakan Artificial Intelligence AI, dan tentunya AI harus dilawan dengan AI, akan menjadi tantangan sendiri," ujar Agung.

Baca juga: Menhan Prabowo: Saya Akan Perjuangkan Peningkatan Anggaran Pertahanan

Sementara itu, menurutnya teknologi internet generasi kelima atau 5G ternyata juga membawa celah keamanan siber. Sebab, kecepatan internet yang dibawa teknologi 5G juga berdampak pada pencurian data yang semakin cepat.

"Tadinya pencurian data butuh waktu dua sampai tiga jam, dia mungkin hanya beberapa detik saja udah selesai. Itu yang perlu diantisipasi. Perlu ada regulasi kemudian kerja sama pemerintah dengan semua stakeholder," kata Agung.

Agung menambahkan, tanggung jawab keamanan tidak hanya ada secara tunggal di pemerintah tapi juga ada pada pemilik data dan pemilik infrastruktur.