Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menyusun peta ancaman siber nasional yang bersifat dinamis dan strategis.
Dorongan ini disampaikan menyusul meningkatnya kompleksitas serangan siber terhadap Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sukamta menilai bahwa data insiden siber yang selama ini dikumpulkan oleh BSSN perlu diolah menjadi kerangka strategis negara agar pemetaan ancaman dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
"Paparan jumlah serangan yang makin banyak dan variatif ini harus menjadi peta ancaman nasional yang eksplisit dan dinamis, agar kita tahu mana yang prioritas untuk diatasi, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki BSSN", ungkapnya.
Konteks Geopolitik dan Peran Strategis NCTM
Sukamta mengingatkan bahwa ancaman siber tidak dapat dipandang hanya sebagai isu teknologi informasi.
Ia menyebut bahwa persoalan siber perlu dilihat dalam kerangka geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional.
"Bagaimana menjadikan ancaman ini bukan hanya masalah IT, tetapi alat kita untuk memahami geopolitik dan ekonomi. Negara perlu kerangka untuk memahami siapa mengancam apa, dengan cara apa, dan dampaknya terhadap fungsi vital negara", ia mengungkapkan.
Untuk itu, Sukamta mendorong BSSN agar menyusun National Cyber Threat Model (NCTM) sebagai pelengkap dari keberadaan National Security Operations Center (NSOC) yang telah berjalan.
Dengan NCTM, ia menilai Indonesia dapat memetakan aktor ancaman, motif di balik serangan, sektor yang menjadi target, serta potensi eskalasi krisis siber.
"Dengan NCTM, kita bisa memahami apakah ancaman itu berasal dari aktor negara, kriminal, atau ideologis, apa motifnya, politik, ekonomi atau intelijen? Serta sektor apa yang menjadi target prioritas, apakah energi, keuangan, data pemilu atau logistik?", jelasnya.
Audit Algoritma dan Pembagian Peran Regulator
Sukamta juga menyoroti pengaruh algoritma digital terhadap fungsi vital negara serta pengambilan kebijakan publik.
Menurutnya, ruang siber tidak pernah benar-benar netral karena dikendalikan oleh algoritma yang tidak selalu transparan.
"Sering kali pengambil kebijakan menganggap itu opini publik murni, padahal di ruang digital semuanya dikendalikan oleh algoritma", katanya.
Karena itu, ia mendesak BSSN untuk mempertegas kerangka kerja dan kapasitas audit terhadap algoritma yang dinilai kritikal bagi keamanan nasional.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pembagian peran yang jelas antara BSSN dan regulator sektoral, serta mendorong adanya mekanisme audit independen untuk menjaga keamanan nasional tanpa mengorbankan akuntabilitas.
Rapat Kerja DPR dan BSSN
Pernyataan Sukamta tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama BSSN yang digelar pada hari Selasa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, BSSN memaparkan serapan anggaran tahun 2025 serta rencana anggaran tahun 2026.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menyatakan bahwa fokus utama penggunaan anggaran tahun 2025 adalah penguatan National Security Operations Center (NSOC).
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk memperkuat dan memperluas Pusat Data Informasi Strategis Nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
