Forgot Password Register

Komunitas Nurani Perempuan, Desak Pemerintah Hapus Kekerasan Seksual

Komunitas Nurani Perempuan, Desak Pemerintah Hapus Kekerasan Seksual Masyarakat dari berbagai aliansi melakukan aksi damai bertajuk stop kekerasan seksual . (Foto: Antara/ Sigid Kurniawan)

Pantau.com - Komunitas Nurani Perempuan mendesak pengesahaan rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Mereka pun melakukan aksi jalan kaki menggunakan pakaian adat Minangkabau pada Sabtu (8/12/2018) sore WIB.

Aksi yang diikuti kaum perempuan tersebut dimulai dari kawasan Jembatan Siti Nurbaya Jalan Nipah menuju Tugu Gempa yang berada di Jalan Gereja di Padang. Sepanjang perjalanan peserta aksi membawa berbagai spanduk berisikan tuntutan mereka seperti "Parade perempuan komunitas mendorong pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual", "Stop kekerasan anak", "Pernikahan anak rentan konflik" dan lainnya.

Mereka juga melakukan orasi di sepanjang aksi dan mengajak warga untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan edukasi terhadap organ tubuh anak sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

Baca Juga: Staf Google Lakukan 'WO' Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Selain melakukan aksi jalan kaki, mereka juga melakukan orasi pembacaan puisi dan diskusi di Monumen Tugu Gempa. Setelah itu aksi juga akan dilakukan pada Minggu 9 Desember 2018 di Balaikota Padang.

Penanggungjawab aksi, Agusnimar, mengatakan aksi ini dilakukan untuk mendorong rancangan ini segera disahkan oleh pemerintah. Pasalnya, itu menjadi kebutuhan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Menurut dia saat ini rancangan undang-undang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan tinggal melakukan pengesahan.

"Kami terus mendorong agar rancangan ini segera disahkan menjadi undang-undang. Apalagi tahun besok ada pemilu presiden dan kami tidak ingin mengulang kembali dari awal," kata Agusnimar.

Ia mengatakan belum adanya undang-undang ini membuat pihaknya kesulitan dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual padahal angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang cukup tinggi.

Baca Juga: Pantau Grafis: Catcalling, Karena Menggoda Perempuan Lewat Adalah Sebuah Pelecehan


Pada 2018 pihaknya telah mendampingi 44 perempuan korban kekerasan yang terdiri dari 19 korban kasus kekerasan seksual dan 27 korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Ia menjelaskan dalam melakukan pendampingan ada beberapa kendala yang harus dihadapi seperti korban tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial, masih adanya oknum aparat hukum yang tidak berpihak pada korban dan belum tersedianya anggaran untuk pemilihan korban. "Kami mendesak agar undang-undang ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan dan memastikan pemulihan korban,"tambahnya.

Selain itu dalam undang-undang tersebut diberikan penjelasan secara detail yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti pemaksaan memasang alat kontrasepsi, kekerasan seksual dalam rumah tangga, pemaksaan aborsi dan lainnya. "Kami berharap pemerintah segera mengesahkan undang-undang sehingga persoalan yang selama ini terjadi dapat diminimalkan," kata dia.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More