NasDem Ingatkan Partai Oposisi Tak Tergoda Kursi Kabinet Jokowi

Pantau.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G Plate mengingatkan partai-partai politik pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak tergoda pada wacana yang muncul di ruang publik untuk bergabung ke pemerintah.

"Partai-partai politik di kubu 02, hendaknya tidak tergoda pada wacana-wacana untuk masuk ke kabinet. Karena perjuangan partai-partai politik selama pemilu presiden adalah perjuangan yang mulia," ujar Johny di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Menurut Johny, partai-partai politik di kubu 02, hendaknya konsisten dengan perjuangannya serta aspirasi yang dibawanya dalam mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Kekhawatiran NasDem Tanggapi Isu Kubu Opisisi Gabung Koalisi Jokowi 

"Setelah pemilu presiden selesai, hendaknya seluruh partai-partai politik peserta pemilu melakukan rekonsiliasi, bersatu, dan sama-sama membangun bangsa negara," jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, rekonsiliasi bukan berarti harus semuanya berada dalam kabinet, tapi berada di posisinya masing-masing. Partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin berada di pemerintah, sedangkan partai-partai pendukung capres-cawapres Prabowo-Sandiaga berada di luar pemerintah.

"Berada di dalam pemerintahan dan berada di luar pemerintahan, sama-sama tugas mulia dalam membangun bangsa dan negara," katanya.

Menurut Johny, partai-partai politik kubu 02, berada di luar pemerintah tugasnya melakukan kontrol dengan memberikan kritik-kritik membangun, sehingga pemerintahan akan berjalan hati-hati dan lebih baik.

"Kalau semua partai politik berada dalam pemerintahan, maka tidak ada kontrol lagi, sehingga demokrasi tidak berjalan baik," ungkapnya.

Baca juga: Soal Tagar #KamiOposisi Versi Mardani Ali, NasDem: Enggak Penting!

Johny menegaskan, pada sistem politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tidak mengenal istilah oposisi tapi partai politik yang berada di luar pemerintahan disebut sebagai penyeimbang.

"Sebagai partai penyeimbang, maka tugasnya melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer," jelasnya.

Kalau partai penyeimbangnya kuat, lanjut Johny, maka kontrol terhadap pemerintah atau check and balance akan berjalan efektif sehingga pemerintahan juga akan berjalan baik.