Pantau Flash
Indonesia Masih Kalah dari Thailand dan Vietnam Soal Produksi Mobil Listrik
33 Orang Dieksekusi Cambuk di Aceh, Ada yang Dihukum 100 Kali karena Zina
Miliki Strategi Pengembangan SDM, Pupuk Indonesia Raih Penghargaan
Pencopotan Dirut Garuda Tak Pengaruhi Angkutan Natal dan Tahun Baru
Kalahkan Laos 4-0, Timnas U-22 Indonesia Lolos ke Semifinal

Sebut Demo Mengganggu Perdagangan, Mendag: Itu Kan Bikin Susah Rakyat

Headline
Sebut Demo Mengganggu Perdagangan, Mendag: Itu Kan Bikin Susah Rakyat Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa aksi unjuk rasa di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir mengganggu aktivitas perdagangan.

"Iyalah ada pengaruh, kalau saya bilang tidak ada pengaruh bohong juga. Pasti perdagangan kita kalau tokonya tutup bagaimana mau dagang, itu kan bikin susah rakyat," ujarnya kepada Antara usai kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019).

Ia bahkan sempat menggerutu terkait tingkat kepentingan unjuk rasa yang disampaikan oleh masa pendemo. Menurutnya, meski tanpa diprotes, kini revisi Undang-Undang KUHP yang menjadi persoalan sudah jelas ditunda pengesahannya.

Baca juga: Didemo Peternak Ayam, Menteri Amran: Kita Harus Cepat Selesaikan Masalah

"Apalagi yang mau demo? Saya dulu demo, tapi ada substansinya. Sekarang kalau RUU KUHP itu sudah ditunda kok. Tapi itu urusan lain, sekarang bagaimana menjaga perdagangan tetap kondusif," kata Enggar.

Menurutnya, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas produk dagang di tengah transformasi sikap konsumen yang semakin sadar terhadap haknya.

"Kami menyatukan langkah dengan teman-teman di daerah, karena semakin lama, tuntutan konsumen atas hak haknya semakin meningkat. Negara semakin maju, konsumen akan semakin sadar atas haknya," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Kamu Tertarik?

Enggar menyebutkan, salah satu upaya pemenuhan hak konsumen itu adalah melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda di Indonesia.

Ia menilai bahwa dukungan pemda diperlukan untuk menyaring barang-barang yang masuk ke daerah sehingga barang-barang yang beredar sudah memenuhi standar di daerah, bukan barang buangan ataupun barang bekas karena persaingan terhadap masuknya arus barang dari negara lain menjadi hal yang tidak mungkin dihindari.

"Seperti halnya kita juga melakukan ekspor, ekspor kita meningkat tapi kita juga harus membuka diri. Tapi, harus juga melindungi pasar kita, dalam menjaga ekonomi kita, itu menjadi hal yang utama," pungkasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: