Pantau Flash
HOME  ⁄  Internasional

Tak Ingin Korbankan Kesepakatan Nuklir, Eropa Hati-hati Ambil Sikap

Oleh Noor Pratiwi
SHARE   :

Tak Ingin Korbankan Kesepakatan Nuklir, Eropa Hati-hati Ambil Sikap

Pantau.com - Para menteri luar negeri Eropa akan berupaya lebih kuat untuk meyakinkan Iran dan Amerika Serikat agar meredakan ketegangan serta memulai dialog.

Upaya itu akan ditekankan saat mereka bertemu di Brussel pada Senin, 15 Juli 2019, di tengah kekhawatiran bahwa kesepakatan nuklir 2015 hampir kandas.

Ketegangan antara Iran dan AS meningkat sejak Presiden Donald Trump tahun lalu mundur dari kesepakatan nuklir saat Iran setuju untuk mengurangi program atom dengan imbalan pencabutan sanksi, yang menghancurkan perekonomian negara itu.

Baca juga: Ketegangan di Kawasan Teluk Berimbas pada Perjanjian Nuklir Iran 2015

Sebagai tanggapan atas pemberlakuan kembali sanksi ketat AS, yang secara khusus menargetkan arus pendapatan minyak utama Iran, Teheran tidak lagi mematuhi beberapa komitmennya terhadap kesepakatan tersebut.

Sikap Iran itu membuat negara-negara berpengaruh Eropa, yakni Inggris, Perancis, dan Jerman, memperingatkannya soal kemungkinan dampak yang ditimbulkan jika Iran tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam kesepakatan nuklir.

Tiga negara berpengaruh itu, yang menjadi bagian dari perjanjian itu bersama Rusia dan China, berupaya meredakan ketegangan, yang memuncak hingga AS merencanakan melancarkan serangan udara ke Iran Juni lalu. Serangan dibatalkan oleh Trump pada detik-detik terakhir.

Baca juga: Pengayaan Uranium Iran Capai 4,5 Persen, Bagaimana dengan AS?

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengutus diplomatnya ke Iran pekan lalu untuk menawarkan saran tentang pembekuan status quo saat ini untuk menambah waktu. Macron juga mengatakan ingin meninjau kembali kemajuan diplomatik pada 15 Juli.

"Kami mengatakan kepada Presiden (Hassan) Rouhani parameter apa yang menjadi jeda tersebut dan kami sedang menunggu tanggapan dari pihak Iran, namun titik jalan keluar mereka masih jauh karena mereka menuntut pencabutan sanksi segera," demikian Kantor Kepresidenan Perancis.


Penulis :
Noor Pratiwi