Pantau.com - Selama September 2018. sebanyak 8.873 pejabat dan pegawai negeri sipil di China dihukum atas pelanggaran delapan pasal tentang penghematan, termasuk gratifikasi dan korupsi.
Inspektorat Penegakan Disiplin di bawah Komisi Pusat Partai Komunis China (CCDI) dan Komisi Pengawas Nasional memerinci bahwa 6.451 kasus terjadi di seluruh pelosok negara berpenduduk terbanyak di dunia itu.
Baca juga: HAM PBB Ultimatum Prancis Soal Larangan Niqab bagi Wanita Muslim
Sebanyak 1.508 kasus terkait pemberian bantuan di luar kewenangan, 1.225 kasus penerimaan suap dalam bentuk uang dan barang, 954 kasus penggunaan mobil dinas di luar ketentuan, 834 kasus penggunaan dana masyarakat untuk makan-makan pejabat dan PNS, dan 601 kasus menyangkut penyelenggaraan upacara mewah untuk pernikahan dan kematian.
Kasus pelanggaran lainnya termasuk menggunakan dana masyarakat untuk biaya perjalanan dan membangun kantor yang tidak prosedural, tulis Global Times, Rabu (24/10/2018).
Baca juga: Apes Banget! Pria Timor Ini Ditangkap BAF saat di Bandara Perth, Kenapa?
Pada 2012, PKC telah mengeluarkan delapan pasal agar pejabat dan PNS di China terhindar dari tindak kejahatan menghamburkan uang.
Setiap bulan, CCDI sebagai lembaga antikorupsi di bawah partai berkuasa menerbitkan sistem laporan untuk tingkat pemerintah provinsi, Korps Pembangunan dan Produktivitas Xinjiang, PKC Pusat, lembaga pemerintahan, BUMN, dan lembaga keuangan pusat.
Sejak awal tahun ini, tercatat 60.690 tersangka 42.871 kasus telah dikenai hukuman mulai dari yang ringan hingga berat
- Penulis :
- Widji Ananta
