Forgot Password Register

Headlines

Terkuak! Suami Inneke Kelola Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin

Terkuak! Suami Inneke Kelola Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin Sidang dakwaan Wahid Husen (Foto: Antara/Gusti Prabu)

Pantau.com - Sebuah fakta baru terungkap dalam persidangan perdana kasus suap dengan terdakwa eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Fakta baru yang terungkap di persidangan yakni adanya sebuah ruangan khusus berukuran 2x3 meter persegi di Lapas Sukamiskin.

Ruangan dilengkapi dengan tempat tidur. Ruangan itu dibuat oleh Fahmi Darmawansyah terpidana kasus suap Bakamla.

"Fahmi diperbolehkan membangun sendiri saung dan kebun herbal di dalam arel lapas serta membangun ruangan berukuran 2X3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan suami istri, baik dipergunakan Fahmi saat dikunjungi istri maupun disewakan kepada narapidana lain dengan tarif Rp650 ribu," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Trimulyono Hendradi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: KPK Duga Kalapas Sukamiskin Terima Suap dari Narapidana Lain

"Sehingga Fahmi Darmawansyah mendapatkan keuntungan yang dikelola oleh Andri Rahmat," tambah jaksa.

Tak hanya ruangan bercinta, namun Fahmi juga diberi keleluasaan oleh Wahid untuk bebas keluar masuk lapas. Fahmi juga diberi kemudahan berobat keluar lapas seperti cek kesehatan secara rutin di RS Hermina Arcamanik ataupun RS Hermina Pasteur.

"Pelaksanaan berobat biasanya dilakukan pada hari Kamis, namun setelah beribat Fahmi tidak langsung kembali ke lapas namun ke rumah kontrakannya di Perum Permata Arcamanik, Bandung, dan baru kembali ke Lapas Sukamiskin pada Senin. Segala keperluan untuk pelaksanaan izin berobat Fahmi disiapkan Andri Rahmat (narapidana khusus pidana umum) termasuk pengurusan biaya sopir mobil ambulans," kata jaksa.

Baca juga: Para Penyuap Kalapas Sukamiskin Segera Disidang

Atas perbuatannya, Wahid didakwa Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More