Pantau Flash
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019
Industri Fintech Lending Diharapkan Makin Sehat Tahun Depan
Menteri Pendidikan Malaysia Apresiasi Langkah Nadiem yang Hapus UN
191.807 Personel TNI-Polri Dikerahkan dalam Operasi Lilin 2019
LIPI: Sampah Menumpuk Akibat Perilaku Masyarakat

UU KPK Dibanjiri Kritik, Wiranto: Hilangkan Kecurigaan KPK Bakal Dilemahkan

UU KPK Dibanjiri Kritik, Wiranto: Hilangkan Kecurigaan KPK Bakal Dilemahkan Menkopolhukam Wiranto (Foto: Antara)

Pantau.com - Menkopolhukam Wiranto, meminta masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) bakal melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Mari hilangkan dulu kecurigaan terhadap lembaga negara yang mengolah masalah ini (revisi UU KPK)," katanya, saat konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: Wiranto Sebut Revisi UU KPK hingga Kerusuhan Papua sebagai Masalah Aktual

Wiranto mencontohkan, kecurigaan terhadap DPR seolah-olah pelemahan dilakukan sebagai balas dendam karena banyak anggota legislatif yang terjerat korupsi dan berurusan dengan KPK.

"Juga jangan curiga kepada pemerintah, presiden, seakan beliau ingkar janji, tidak propemberantasan korupsi, dan sebagainya. Itu (kecurigaan) kita hilangkan dulu," ungkapnya.

Wiranto mengakui, bahwa saat ini masyarakat juga beragam dalam menyikapi revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK, baik yang pro maupun kontra.

"Sekarang sedang ramai dibicarakan di publik. Publik sendiri ada yang pro, ada yang kontra, setuju atau menolak. sampai ada lembaga survei yang menyurvei itu," tuturnya.

Kendati begitu, Wiranto mengajak masyarakat untuk melihat persoalan itu secara lebih proporsional dan konstruktif, apalagi mengingat regulasi itu sudah berusia 17 tahun.

Adapun ia menilai setiap regulasi, termasuk UU dibuat karena kondisi objektif saat itu, yakni untuk lebih mengatur dan membangun keteraturan dalam masyarakat pada saat itu.

Sementara di sisi lain, kondisi akan selalu berubah mengikuti zaman sehingga regulasi yang dibuat tidak boleh kaku, melainkan harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

"Kondisi ini kan berubah. Tatkala kondisi ini berubah, UU tidak boleh kaku, statis, melainkan harus ikut perubahan itu. Apakah perubahan karena opini publik, atau kepentingan masyarakat (public interest)," imbuhnya.

Untuk itu, Wiranto mengajak masyarakat untuk berpikir positif dan menunggu implementasi UU KPK yang baru itu, serta tidak lagi menimbulkan pro-kontra yang menghabiskan energi bangsa.

"Kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Jangan buru-buru kita sudah menjustifikasi, buruk sangka seakan-akan kiamat lah pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

Baca Juga: Wiranto Sebut Penyebaran Titik Api Kebakaran Hutan Alami Peningkatan

Sebelumnya diberitakan, DPR RI akhirnya mengesahkan perubahan kedua UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU, dalam pengambilan keputusan Tingkat II Rapat Paripurna, Selasa (17/9).

Proses pengesahan tersebut berlangsung di tengah polemik yang terjadi terkait poin-poin revisi UU tersebut yang dinilai elemen masyarakat sipil dapat melemahkan institusi KPK yang sudah berdiri 17 tahun.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: