Pantau Flash
Marcus/Kevin Perpanjang Rekor Buruk Jumpa Endo/Watanabe
10 Tempat Kerja Terbaik di Singapura, Google Nomor 1
Iwan Bule Sebut Penggawa Timnas U-22 Bisa Bela Tim Senior
Greys/Apri Gagal Lolos ke Semifinal BWF World Tour Finals 2019
Waskita Bantah Kabar di Medsos yang Sebut Tol Layang Japek Meliuk-liuk

Wiranto: Kalau Bicara HAM, Penyadapan (KPK) Itu Melanggar Hukum

Headline
Wiranto: Kalau Bicara HAM, Penyadapan (KPK) Itu Melanggar Hukum Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan, penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

"Sebenarnya kalau kita bicara HAM, penyadapan itu kan melanggar hukum. Hak pribadi seseorang dilanggar dengan apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan, disadap," katanya, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Akan tetapi, kata dia, penyadapan boleh dilakukan untuk kebutuhan tertentu, misalnya penyidikan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK.

Baca juga: UU KPK Dibanjiri Kritik, Wiranto: Hilangkan Kecurigaan KPK Bakal Dilemahkan

Hanya saja, menurut dia, jika izin itu kemudian tidak dibatasi, dikhawatirkan KPK akan sesuka hati menyadap orang sehingga muncul tuduhan sewenang-wenang yang dilakukan lembaga negara.

"Harus ada pembatasan, aturan yang membatasi itu. Aturannya bagaimana? Izin dari dewan pengawas," katanya.

Artinya, kata dia, pengaturan penyadapan yang dituangkan dalam Pasal 12B revisi UU KPK justru memberikan penguatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan.

Dalam pelaksanaan penyadapan, kata dia, dibutuhkan izin tertulis dari dewan pengawas agar pelaksanaan penyadapan sesuai dengan aturan hukum.

"Justru dengan adanya izin maka menghindari tuduhan bahwa KPK mengada-ada, sewenang-wenang, seenaknya. Dewan pengawas memberikan justifikasi bahwa penyadapan didasarkan pada satu kepentingan yang betul-betul dapat dipertanggung jawabkan," katanya.

Baca juga: Wiranto Sebut Revisi UU KPK hingga Kerusuhan Papua sebagai Masalah Aktual

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan perubahan kedua UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU, dalam pengambilan keputusan Tingkat II Rapat Paripurna, Selasa (17/9) siang.

Proses pengesahan tersebut berlangsung di tengah polemik yang terjadi terkait poin-poin revisi UU tersebut yang dinilai elemen masyarakat sipil dapat melemahkan institusi KPK yang sudah berdiri 17 tahun.

Salah satu poin yang menjadi polemik adalah pengaturan soal penyadapan yang harus meminta izin dari dewan pengawas KPK.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: