Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai solusi memperkuat pengelolaan sampah plastik dan mendorong ekonomi sirkular di Indonesia dalam kegiatan MPR Goes to Campus ke-51 di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor.
Kampus Didorong Berperan Atasi Krisis Lingkungan
Eddy Soeparno mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih aktif dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis sampah plastik melalui penguatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Ia menilai kampus harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan lingkungan.
Menurut Eddy, persoalan sampah di Indonesia tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) maupun pengangkutan sampah.
“Penyelesaian persoalan sampah di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) atau pengangkutan sampah. Solusinya harus disertai dengan tanggung jawab produsen terhadap sampah yang mereka hasilkan,” tegasnya.
EPR Dorong Tanggung Jawab Produsen
Eddy mengatakan penerapan Extended Producer Responsibility mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap seluruh siklus hidup kemasan produknya, mulai dari desain, pengurangan penggunaan material, pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang.
“Selama ini beban pengelolaan sampah terlalu banyak ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah saatnya produsen ikut bertanggung jawab atas kemasan plastik yang mereka hasilkan, mulai dari desain produk, pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang. Inilah esensi Extended Producer Responsibility yang perlu kita perkuat,” ungkapnya.
Ia menyebut Indonesia menghasilkan lebih dari 56 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 18 hingga 20 persen di antaranya merupakan sampah plastik, sementara tingkat daur ulang nasional masih relatif rendah.
Menurut Eddy, penerapan EPR akan mendorong inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mempercepat penerapan ekonomi sirkular.
“Produsen tidak boleh berhenti pada saat produknya terjual. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan yang berakhir menjadi sampah. Semakin mudah suatu kemasan digunakan kembali atau didaur ulang, semakin kecil beban yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.
- Penulis :
- Aditya Yohan
