Pantau - Komisi VI DPR RI berencana memanggil bos Lippo Group James Riady terkait polemik pembangunan apartemen Meikarta.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, dalam agenda RDPU sebelumnya, mereka juga telah memanggil PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pihak pengembang proyek Meikarta.
"Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda padat, kemungkinan 13 Februari," ungkap Andre, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: Soal Kasus Meikarta, Kementerian PUPR: Orang Beli Rumah Malah Dituntut!
Andre mengaku geram dengan mangkirnya PT MSU dalam agenda RDPU dengan Komisi VI DPR RI. Ia mengancam, akan membentuk pansus apabila PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.
"Sikap tersebut seolah menunjukkan PT MSU merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR.
Baca Juga: DPR akan Panggil BKPM, OJK, dan Dirjen Pajak Terkait Kasus Meikarta
Ia menambahkan, seharusnya jika pihak PT MSU tidak bisa hadir, maka harus memberikan informasi kepada DPR RI.
"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI," tegas Awiek, sapaan akrabnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, dalam agenda RDPU sebelumnya, mereka juga telah memanggil PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pihak pengembang proyek Meikarta.
"Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda padat, kemungkinan 13 Februari," ungkap Andre, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: Soal Kasus Meikarta, Kementerian PUPR: Orang Beli Rumah Malah Dituntut!
Andre mengaku geram dengan mangkirnya PT MSU dalam agenda RDPU dengan Komisi VI DPR RI. Ia mengancam, akan membentuk pansus apabila PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.
"Sikap tersebut seolah menunjukkan PT MSU merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR.
Baca Juga: DPR akan Panggil BKPM, OJK, dan Dirjen Pajak Terkait Kasus Meikarta
Ia menambahkan, seharusnya jika pihak PT MSU tidak bisa hadir, maka harus memberikan informasi kepada DPR RI.
"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI," tegas Awiek, sapaan akrabnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
