Pantau - Penggunaan anggaran desa jadi sorotan DPR di tengah keterbatasan fiskal. Program antar kementerian dinilai masih berpotensi tumpang tindih.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah alias Ijeck mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat koordinasi lintas kementerian.
"Kita tahu juga antar kementerian lain bersinggungan dengan program-program yang ada di Kementerian Desa. Dengan keterbatasan anggaran, program yang sama sebaiknya dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih," ujar Musa dalam RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menyoroti sejumlah sektor yang dikerjakan banyak kementerian. Program ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, dan kesehatan disebut memiliki irisan kebijakan.
Ijeck menilai efisiensi anggaran harus jadi prioritas. Duplikasi program dinilai menghambat optimalisasi pembangunan desa.
"Supaya anggaran ini bisa difokuskan ke program lain yang gunanya meningkatkan pendapatan desa dan juga menjadikan desa mandiri," kata dia.
Ia mendorong Kemendes PDT mengarahkan anggaran ke sektor produktif. Fokus diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, pendekatan pembangunan harus berbasis potensi lokal. Setiap desa memiliki karakter dan kebutuhan berbeda.
"Kita menyarankan agar dengan keterbatasan anggaran ini, pembangunan lebih fokus kepada penguatan ekonomi desa dan desa mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar desa tertinggal tetap mendapat perhatian. Intervensi pembangunan dinilai masih dibutuhkan di sejumlah wilayah.
Ijeck mencontohkan program desa wisata yang pernah dijalankan di daerah. Ia menekankan pentingnya perencanaan matang dan keberlanjutan program.
- Penulis :
- Khalied Malvino
