Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong seluruh pemerintah desa di Indonesia memiliki dan mengembangkan website desa sebagai sarana meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT, Mulyadin Malik, menegaskan bahwa keberadaan website desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbaru, akurat, aman, dan mudah diakses.
"Website adalah wujud dari akuntabilitas kepada warga, termasuk pengelolaan berkelanjutan dengan informasi mutakhir dan data akurat dan aman," kata Mulyadin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Mulyadin menjelaskan bahwa website desa tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah desa diharapkan mampu menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan, program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan administrasi kepada masyarakat secara lebih mudah.
Website Desa Wajib Utamakan Informasi APBDes dan Layanan Masyarakat
Mulyadin menekankan bahwa pengembangan website desa tidak boleh hanya berfokus pada tampilan visual atau desain, melainkan harus mengutamakan fungsi dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Menurutnya, kualitas dan kelengkapan konten menjadi aspek penting agar website benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi sekaligus sarana pelayanan publik.
Salah satu layanan yang perlu tersedia adalah administrasi surat-menyurat untuk membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
Selain layanan administrasi, pemerintah desa diminta menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui penggunaan anggaran dan pelaksanaan berbagai program yang dijalankan pemerintah desa.
Pemerintah desa juga didorong menampilkan informasi mengenai program pembangunan, baik yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dilaksanakan.
Selain itu, website desa dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi wilayah, termasuk sumber daya alam, kegiatan ekonomi masyarakat, serta peluang pengembangan usaha dan investasi desa.
Mulyadin turut menyoroti pentingnya penyediaan kanal pengaduan agar masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Termasuk isi konten yang bermanfaat, termasuk layanan surat, APBDes, program pembangunan, potensi desa, dan kanal-kanal pengaduan," ujar Mulyadin.
Kemendes PDT Ingatkan Pentingnya Pembaruan Informasi dan Keamanan Data
Selain memastikan kelengkapan konten, Mulyadin meminta pemerintah desa melakukan pembaruan informasi secara rutin agar data yang ditampilkan tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Pembaruan berkala dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga akurat dan relevan.
Menurutnya, pengelolaan website desa harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga keberadaannya tidak sekadar menjadi formalitas dalam pelaksanaan digitalisasi pemerintahan.
Mulyadin juga mengingatkan pemerintah desa untuk memperhatikan keamanan data dalam pengelolaan layanan digital guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Keamanan informasi menjadi bagian penting dalam pengembangan website desa, terutama apabila layanan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan administrasi masyarakat.
Pengelolaan website yang aman, informatif, dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa.
Pengembangan layanan tersebut juga menjadi bagian dari proses transformasi digital untuk mewujudkan konsep desa cerdas atau smart village di Indonesia.
Lomba Website Desa Nasional 2027 Dibuka, Penganugerahan Digelar di Mojokerto
Sebagai upaya mendorong percepatan digitalisasi, Kemendes PDT menyelenggarakan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi digital di tingkat desa.
Mulyadin menyampaikan bahwa tahapan registrasi peserta lomba berlangsung pada 2–13 November 2026.
Setelah proses pendaftaran, seleksi tingkat kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung pada 23–27 November 2026 untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Tahapan seleksi tingkat provinsi kemudian dilaksanakan pada 30 November hingga 4 Desember 2026 sebagai bagian dari rangkaian penilaian.
Peserta yang lolos seleksi provinsi akan mengikuti penilaian tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 7–11 Desember 2026.
Selanjutnya, Kemendes PDT akan melaksanakan verifikasi lapangan pada 4–11 Januari 2027 untuk memastikan kesesuaian hasil penilaian dengan kondisi pengelolaan website desa.
Puncak kegiatan berupa penganugerahan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2027 di Kabupaten Mojokerto.
Melalui penyelenggaraan lomba tersebut, Kemendes PDT berharap semakin banyak pemerintah desa terdorong mengembangkan website yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengembangan website desa diharapkan mampu memperkuat transparansi pengelolaan anggaran, meningkatkan akses terhadap informasi pembangunan, serta mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan administrasi.
Kemendes PDT juga berharap pengelolaan layanan digital yang aman dan berkelanjutan dapat mempercepat transformasi pemerintahan desa menuju terwujudnya desa cerdas di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
