Pantau - Pemerintah tengah menguji coba skema pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan bunga maksimal delapan persen bagi perempuan prasejahtera untuk memperluas akses permodalan usaha yang lebih terjangkau.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar PNM segera menurunkan tingkat bunga pembiayaan bagi perempuan prasejahtera yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Skema yang sedang diuji coba itu direncanakan menurunkan bunga pembiayaan dari sekitar 24 persen menjadi maksimal delapan persen sehingga dapat mengurangi beban biaya pinjaman bagi penerima manfaat.
"Presiden memerintahkan secepat-cepatnya PNM untuk perempuan prasejahtera ini maksimal delapan persen dan sedang diujicobakan. Insya Allah, dalam waktu dekat akan terwujud perempuan produktif prasejahtera akan menikmati bunga maksimal delapan persen dari seluruh kebutuhan pinjaman," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat penerapan kebijakan tersebut agar perempuan prasejahtera yang produktif dapat segera memperoleh pembiayaan dengan tingkat bunga lebih rendah.
Penurunan bunga tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan perempuan prasejahtera untuk memulai usaha, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Bunga Pinjaman PNM Ditargetkan Turun dari 24 Persen Menjadi 8 Persen
Pemerintah menilai penurunan bunga pembiayaan menjadi maksimal delapan persen merupakan langkah penting untuk mengatasi keterbatasan akses permodalan yang masih dihadapi perempuan prasejahtera.
Melalui kebijakan tersebut, perempuan yang membutuhkan modal usaha diharapkan dapat memperoleh dukungan keuangan dengan biaya pinjaman yang lebih ringan dibandingkan skema sebelumnya.
Muhaimin menyampaikan bahwa PNM selama ini telah menjangkau sebanyak 23,3 juta perempuan prasejahtera melalui layanan pembiayaan dengan mekanisme tanggung renteng.
Skema tanggung renteng merupakan sistem pembiayaan berbasis kelompok yang menerapkan tanggung jawab bersama di antara anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
Menurut Muhaimin, jangkauan pembiayaan PNM tersebut menunjukkan besarnya potensi perempuan prasejahtera dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha produktif.
Pemerintah memandang dukungan permodalan yang terjangkau dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan keuangan keluarga.
Selain menyediakan pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya pendampingan usaha agar penerima manfaat mampu mengelola modal secara produktif dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu perempuan prasejahtera meningkatkan keterampilan berusaha, memperluas kegiatan ekonomi, serta memperbesar kontribusi terhadap pendapatan keluarga.
Pemerintah Pastikan Program Pembiayaan Murah Tetap Berkelanjutan
Meski berupaya menurunkan bunga pinjaman secara signifikan, Muhaimin mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembiayaan PNM tetap harus memperhatikan keberlanjutan program.
Menurutnya, skema pembiayaan dengan bunga maksimal delapan persen perlu dirancang secara matang agar dapat diterapkan dalam jangka panjang tanpa mengganggu kemampuan PNM menjangkau masyarakat yang membutuhkan modal.
Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan penurunan bunga tidak hanya memberikan manfaat sementara, tetapi juga mampu memperkuat akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera secara berkelanjutan.
Keberlanjutan program menjadi perhatian karena pembiayaan PNM diharapkan terus mendukung perempuan yang memiliki keterbatasan modal untuk membangun dan mengembangkan usaha produktif.
Dengan demikian, penurunan bunga pembiayaan perlu diimbangi pengelolaan program yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak penerima pinjaman.
Muhaimin Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat Akses Pasar dan Teknologi
Selain memperluas akses pembiayaan murah, pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya perempuan, untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat daya saing.
Muhaimin menilai dukungan permodalan perlu disertai penguatan akses pasar dan pemanfaatan teknologi agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.
"Penguatan akses pasar, teknologi, dan permodalan menjadi bagian dari upaya membuka peluang agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas," kata Muhaimin.
Penguatan ketiga aspek tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM perempuan tidak hanya mempertahankan usaha yang sudah berjalan, tetapi juga memperluas pasar dan meningkatkan skala kegiatan ekonominya.
Pemerintah juga menilai bahwa pemberdayaan perempuan prasejahtera tidak cukup dilakukan melalui penyediaan modal, melainkan membutuhkan pendampingan dan dukungan pengembangan usaha secara berkelanjutan.
Melalui pembiayaan yang lebih terjangkau, perempuan prasejahtera diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengatasi hambatan permodalan dan meningkatkan penghasilan melalui kegiatan ekonomi produktif.
Penguatan ekosistem usaha, termasuk akses teknologi dan pasar, juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong perempuan prasejahtera agar mampu berkembang menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri.
Pemerintah berharap uji coba pembiayaan PNM dengan bunga maksimal delapan persen dapat segera diterapkan secara lebih luas setelah melalui tahapan evaluasi dan mempertimbangkan keberlanjutan program.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera dapat terus diperkuat sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga.
- Penulis :
- Shila Glorya
