Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana kepada korban investasi bodong, bukan hanya menyetorkan seluruh hasil perampasan ke kas negara.
Bob menilai perlindungan dan pemulihan kerugian korban harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Hal tersebut disampaikan politikus Fraksi Partai Gerindra itu dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, pengaturan perampasan aset perlu memperhatikan berbagai modus investasi ilegal, termasuk penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang menggunakan kedok koperasi.
Bob Hasan Minta Aset Investasi Bodong Dikembalikan kepada Korban
Bob mengatakan korban investasi bodong telah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pengembalian dana masyarakat melalui aset yang berhasil dirampas dari pelaku tindak pidana.
Menurut Bob, mekanisme perampasan aset harus memberikan manfaat langsung bagi korban yang mengalami kerugian.
"Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, para korban investasi bodong yang sudah beberapa kali datang ke sini dalam RDP. Harapannya, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana itu bisa langsung dikembalikan kepada mereka melalui undang-undang ini, tidak semuanya masuk ke kas negara," ujar Bob.
Ia menilai ketentuan mengenai pemulihan hak korban perlu dimasukkan secara jelas dalam RUU Perampasan Aset.
Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pengambilalihan aset pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian masyarakat.
Modus Investasi Bodong Berkedok Koperasi Jadi Sorotan
Selain pengembalian aset kepada korban, Bob menyoroti pentingnya pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dapat dilakukan melalui berbagai bentuk lembaga, termasuk yang mengatasnamakan koperasi.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan nama koperasi tidak selalu mencerminkan karakteristik kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan.
Dalam sejumlah modus, aktivitas penghimpunan dana tersebut dapat memiliki karakteristik tindak pidana perbankan.
Karena itu, Bob meminta agar rencana penghapusan tindak pidana di bidang perbankan dari rumusan pemerintah dicermati kembali.
Ia mengingatkan bahwa pengaturan yang hanya berpatokan pada nama atau bentuk kelembagaan berisiko tidak menjangkau modus kejahatan tertentu.
Menurutnya, karakteristik perbuatan pidana harus menjadi pertimbangan dalam menentukan cakupan RUU Perampasan Aset.
DPR Diminta Rumuskan Cakupan Perampasan Aset Secara Proporsional
Bob juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Ia menilai cakupan yang terlalu sempit berpotensi membuat sejumlah perkara yang merugikan masyarakat tidak terakomodasi.
Sebaliknya, pengaturan yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan tindak pidana yang menjadi objek perampasan.
"Jangan sampai persoalan masyarakat yang selama ini mengadu kepada kita justru tidak tertampung. Namun, ruang lingkupnya juga jangan terlalu luas. Jadi, yang harus kita lihat adalah karakteristik tindak pidananya," pungkasnya.
Bob berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan ketentuan yang mampu menjangkau berbagai modus kejahatan keuangan sekaligus memberikan kepastian hukum.
Ia menekankan bahwa aspirasi korban investasi bodong perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan mekanisme pengembalian aset.
Melalui pengaturan tersebut, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
