Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung usulan ketentuan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, tetapi menegaskan penerapannya harus menjadi pilihan terakhir dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Abduh itu menilai penguatan sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pelaku korupsi tidak menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya.
Abdullah menyampaikan pandangan tersebut melalui keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara karena pengembalian aset hasil tindak pidana juga harus menjadi prioritas.
Abdullah Soroti Koruptor yang Masih Menikmati Hasil Kejahatan
Abdullah mengatakan sejumlah perkara korupsi menunjukkan bahwa penghukuman terhadap pelaku belum selalu diikuti pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Ia menyoroti kemungkinan aset hasil korupsi dipindahkan, disembunyikan, atau tetap dinikmati oleh pelaku dan keluarganya setelah proses hukum selesai.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah.
Menurutnya, penegakan hukum perlu memperhitungkan besarnya kerugian negara serta keuntungan yang diperoleh pelaku.
Abdullah menilai vonis dalam sejumlah perkara dengan kerugian mencapai miliaran hingga triliunan rupiah belum selalu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa proses penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.
Karena itu, mekanisme perampasan aset perlu diperkuat agar negara dapat memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
Draf RUU Perampasan Aset Memuat Ketentuan Pidana Mati
Abdullah menjelaskan bahwa kemungkinan penerapan pidana mati tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) draf terbaru RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketentuan yang disebutkan dalam draf tersebut berbunyi sebagai berikut.
“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Abdullah mendukung pembahasan ketentuan tersebut sebagai bagian dari penguatan instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi.
Namun, ketentuan itu masih berada dalam tahap rancangan dan belum menjadi aturan baru yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya.
Hukuman Mati Harus Jadi Pilihan Terakhir
Meski mendukung kemungkinan penerapan pidana mati, Abdullah mengingatkan bahwa sanksi tersebut tidak boleh diterapkan tanpa pertimbangan hukum yang ketat.
Menurutnya, pidana mati harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan bahwa setiap proses pemidanaan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Abdullah juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap harus berlandaskan prinsip negara hukum.
Karena itu, penguatan sanksi pidana harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia.
Hak untuk Hidup Jadi Pertimbangan dalam Pembahasan RUU
Abdullah menekankan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, jaminan konstitusional tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati.
Ia menilai pembahasan RUU Perampasan Aset perlu memperhatikan keseimbangan antara ketegasan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara.
Selain memperkuat sanksi, Abdullah berharap regulasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas penelusuran dan pengembalian aset hasil kejahatan.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi diharapkan tidak hanya menghasilkan putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui pemulihan kerugian negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
