Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya agar dapat menjangkau aset pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah untuk memulihkan kerugian para korban.
Nasir menilai penegakan hukum terhadap pelaku penipuan selama ini belum selalu diikuti dengan pengembalian uang atau harta milik korban.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, aset pelaku penipuan kerap telah berpindah atau tersebar sehingga sulit ditelusuri ketika proses hukum berlangsung.
Kondisi tersebut menyebabkan korban tetap mengalami kerugian meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman.
Korban Investasi Bodong Sulit Mendapatkan Kembali Uang
Nasir menjelaskan bahwa pemulihan kerugian menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dalam perkara investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah keagamaan.
Menurutnya, proses hukum yang berujung pada penghukuman pelaku belum tentu menyelesaikan persoalan keuangan yang dialami korban.
“Selama ini memang investasi bodong, kemudian juga penipuan-penipuan terkait dengan misalnya perjalanan-perjalanan ibadah keagamaan. Karena pelakunya kan dihukum, tapi korban tidak mendapatkan harta yang mereka inginkan. Karena asetnya sudah ke mana-mana dan biasanya putusan majelis hakim juga tidak secara tegas,” ujar Nasir.
Ia menilai kesulitan menelusuri aset menjadi hambatan dalam upaya mengembalikan dana masyarakat yang hilang akibat penipuan.
Persoalan tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset agar pemulihan hak korban menjadi bagian dari tujuan penegakan hukum.
Nasir Soroti Pelaku yang Memilih Hukuman Penjara daripada Ganti Rugi
Nasir juga menyoroti kondisi ketika pelaku tindak pidana lebih memilih menjalani hukuman badan daripada memenuhi kewajiban mengganti kerugian.
Menurutnya, situasi tersebut semakin menyulitkan korban yang berharap memperoleh kembali dana yang telah diserahkan kepada pelaku.
“Dan kadang pelaku lebih memilih untuk kurungan badan daripada harus mengganti uang, mengganti rugi,” ungkap legislator dari Fraksi PKS itu.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diantisipasi melalui pengaturan yang memungkinkan aset terkait tindak pidana ditelusuri dan dipulihkan.
Nasir berharap mekanisme perampasan aset tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat yang dirugikan.
RUU Perampasan Aset Diharapkan Memperkuat Pemulihan Hak Korban
Nasir mengatakan RUU Perampasan Aset perlu memberikan ruang bagi penanganan perkara penipuan yang menimbulkan kerugian masyarakat.
Ia berharap aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dikelola melalui mekanisme yang memungkinkan pemulihan hak korban.
“Karena itu sekali lagi undang-undang ini diharapkan bisa menjangkau ke situ. Bisa menjangkau ke situ sehingga kemudian korban yang mengalami penipuan itu bisa mendapatkan kembali haknya,” katanya.
Menurutnya, kemampuan lembaga yang nantinya diberi kewenangan mengelola aset hasil tindak pidana menjadi faktor penting dalam pelaksanaan aturan tersebut.
Lembaga pengelola diharapkan mampu menangani aset secara tepat sehingga hasil pemulihannya dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berhak.
Nasir menekankan bahwa penyitaan dan perampasan aset seharusnya tidak menjadi tujuan akhir apabila kerugian korban masih belum dipulihkan.
Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Juga Jadi Perhatian
Selain kerugian masyarakat akibat penipuan, Nasir menyoroti rendahnya pemulihan kerugian negara dalam sejumlah perkara korupsi.
Menurutnya, nilai aset atau uang yang berhasil dikembalikan masih jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
“Kita sadar bahwa kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara ketika kemudian kasus itu diambil atau disidik atau diusut oleh aparat penegak hukum, pengembaliannya itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan uang yang dirampok oleh para koruptor,” pungkas politisi dari dapil Aceh II itu.
Nasir berharap pembahasan RUU Perampasan Aset memperoleh dukungan masyarakat agar dapat diselesaikan menjadi undang-undang.
Ia menilai penguatan aturan perampasan aset diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian, baik yang dialami negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
