Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan lembaga independen khusus untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana guna mencegah benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi negara.
Usulan tersebut disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Mercy, pengelolaan aset yang berkaitan dengan proses penegakan hukum saat ini tersebar di sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pembentukan lembaga independen perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Mercy Soroti Potensi Benturan Kepentingan Antarinstansi
Mercy mengatakan keterlibatan sejumlah institusi dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana memerlukan pembagian kewenangan yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa pengaturan yang tidak terkoordinasi berpotensi menimbulkan benturan kepentingan maupun tumpang tindih tanggung jawab.
“Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi bentrok kepentingan atau vested interest antarberbagai institusi negara ini, maka sebaiknya dibentuk satu lembaga yang sifatnya independen,” ujar Mercy.
Menurutnya, lembaga tersebut dapat diberi tanggung jawab khusus untuk menangani pengelolaan aset hasil perampasan secara menyeluruh.
Pengelolaan itu mencakup pencatatan atau registrasi aset, penataan, penilaian, hingga penghitungan nilai aset.
Mercy juga menekankan perlunya memperhitungkan kemungkinan penyusutan nilai atau depresiasi selama aset berada dalam penguasaan negara.
Aset Rampasan Diusulkan untuk Pendidikan dan Kesehatan
Mercy menilai pengelolaan aset rampasan tidak boleh berhenti pada penyimpanan setelah aset dikuasai negara.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menentukan pemanfaatan aset agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa aset tertentu dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, aset lainnya dapat dikelola untuk menghasilkan penerimaan negara.
Mercy mengatakan pengaturan mengenai pemanfaatan aset perlu disusun secara terperinci agar setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini akan kita atur secara lebih detail lagi supaya bisa memastikan bahwa pengelolaan aset tindak pidana ini berjalan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Ia berharap RUU Perampasan Aset dapat mengatur mekanisme pengelolaan yang tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi, tetapi juga manfaat aset bagi kepentingan publik.
DPR dan Masyarakat Diminta Bisa Mengakses Laporan Aset Rampasan
Selain pembentukan lembaga independen, Mercy menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan pelaporan pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Ia menjelaskan bahwa rancangan awal RUU telah memuat ketentuan penyampaian laporan kepada Presiden setiap enam bulan.
Namun, dalam pembahasan muncul usulan agar laporan pengelolaan aset juga disampaikan kepada DPR dan dapat diakses masyarakat.
Menurut Mercy, DPR perlu memperoleh informasi tersebut karena pengelolaan aset rampasan berkaitan dengan keuangan dan kekayaan negara.
Ia juga menilai masyarakat berhak mengetahui jumlah aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan negara setiap tahun.
Informasi yang disampaikan perlu mencakup jenis aset, lokasi penyitaan, tempat penyimpanan, serta bentuk pemanfaatannya.
“Rakyat juga harus bisa mengakses, berapa banyak dalam satu tahun aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan oleh negara, bentuknya apa saja, di mana saja dirampas, sekarang ditempatkan di mana, dan pengelolaannya seperti apa,” tegasnya.
RUU Perampasan Aset Didorong Atur Pengelolaan Secara Menyeluruh
Mercy menegaskan bahwa keterbukaan informasi pengelolaan aset perlu mencakup aset fisik maupun nonfisik.
Aset nonfisik yang dimaksud antara lain dana dalam rekening perbankan yang berkaitan dengan proses perampasan atau pemulihan aset.
Menurutnya, sistem pelaporan yang terbuka diperlukan agar pengelolaan kekayaan hasil perampasan dapat diawasi oleh lembaga negara dan masyarakat.
Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat memperjelas kewenangan lembaga pengelola, mekanisme pemanfaatan, serta sistem pengawasan.
Pembentukan lembaga independen yang diusulkan Mercy masih menjadi bagian dari masukan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Dengan pengaturan yang lebih terperinci, Mercy berharap aset hasil tindak pidana dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan negara serta masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
