Pantau - Anggota DPR RI Rofik Hananto mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rofik menilai DPR perlu memastikan proses pemeriksaan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Usulan tersebut disampaikan politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026).
"Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus 'Ijazah Gate' sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik," ujar Rofik.
Menurutnya, pembentukan Pansus dapat menjadi langkah DPR untuk memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan wakil presiden.
Rofik Minta DPR Dalami Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran
Rofik menjelaskan bahwa polemik tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai proses verifikasi dokumen perlu ditelusuri agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai dasar administratif yang digunakan.
Menurut Rofik, persoalan tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia merujuk pada putusan MK tertanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
"Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon," ujar Rofik.
Pernyataan mengenai isi putusan tersebut merupakan penjelasan Rofik yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya.
Rofik menilai DPR perlu mendalami aspek administratif yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan wakil presiden.
Pembentukan Pansus Disebut Bukan untuk Intervensi Putusan MK
Rofik menegaskan bahwa usulan pembentukan Pansus tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, penyelidikan melalui Pansus bertujuan memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi dan verifikasi dokumen pencalonan.
Ia menyebut transparansi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan persyaratan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya.
Rofik berpandangan bahwa DPR dapat mempertimbangkan pembentukan Pansus sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, pembentukan Pansus tersebut masih berupa usulan dan belum dinyatakan sebagai keputusan resmi DPR.
Rofik Tekankan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum
Selain mendorong pembentukan Pansus, Rofik menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.
Menurutnya, kedudukan seseorang dalam pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan penerapan aturan hukum.
"Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan," tegasnya.
Rofik menilai prinsip tersebut perlu dijaga dalam setiap proses pemeriksaan administratif maupun penegakan hukum.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dan konsistensi penerapan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Transparansi Dinilai Penting untuk Jaga Kepercayaan Publik
Rofik mengatakan penyelesaian polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran perlu dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas.
Menurutnya, penjelasan mengenai proses verifikasi dokumen pencalonan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur yang telah dijalankan.
Ia mengingatkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan hukum dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara dan pemilu.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Rofik.
Melalui usulan pembentukan Pansus, Rofik berharap DPR dapat mempertimbangkan langkah pengawasan untuk memperjelas proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
