Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen serta tidak boleh menjadi alat kekuasaan pihak mana pun, menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menyatakan DPR mendukung langkah kepolisian dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden RI secara transparan dan profesional.
Kasus tersebut menjadi salah satu agenda pengawasan DPR pada masa persidangan yang baru dibuka setelah masa reses.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” kata Puan.
DPR Soroti Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo
Dalam pidatonya, Puan menyinggung kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki aparat negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun tindakan yang merugikan hak masyarakat.
Menurut Puan, aparat penegak hukum harus menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
DPR juga mengapresiasi langkah kepolisian yang dinilai sigap dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Puan memastikan lembaga legislatif akan mengawal pengusutan perkara tersebut melalui fungsi pengawasan DPR.
Pengawasan itu diarahkan untuk memastikan penanganan kasus berlangsung secara transparan dan profesional.
Puan Ajak Anggota DPR Perkuat Fungsi Konstitusional
Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II dipimpin Puan dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam kesempatan tersebut, Puan mengingatkan seluruh anggota DPR mengenai tanggung jawab menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.
Ia menekankan bahwa ketiga fungsi DPR harus dijalankan untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Puan juga mengajak anggota dewan memperkuat komitmen dalam menjaga penyelenggaraan negara dan kepentingan rakyat.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
DPR Tetapkan 12 Isu Strategis sebagai Prioritas Pengawasan
Selain dugaan penyadapan terhadap Presiden, Puan menyampaikan sejumlah persoalan yang akan menjadi perhatian DPR selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.
DPR akan mengawasi penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan serta penanganan kasus perundungan anak.
Persoalan kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak juga masuk dalam agenda pengawasan.
Di bidang infrastruktur, DPR menyoroti percepatan rekonstruksi fasilitas yang rusak akibat bencana.
DPR turut memberi perhatian pada gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.
Sementara itu, pengawasan di bidang perlindungan sosial akan mencakup perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
DPR juga akan mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Kesehatan, Pendidikan, dan Ketahanan Energi Masuk Agenda DPR
Dalam sektor kesehatan, DPR akan mengawasi kesiapan serta akurasi data untuk mendukung reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pemerataan program revitalisasi sekolah juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan.
Di sektor ekonomi, DPR akan menyoroti perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
Sementara itu, penguatan ketahanan energi nasional menjadi salah satu agenda melalui peningkatan produksi minyak serta pengangkatan minyak dan gas bumi (lifting) dalam negeri.
Seluruh persoalan tersebut termasuk dalam 12 isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan DPR pada masa persidangan ini.
Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR harus diarahkan untuk memastikan pemerintah menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dengan dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, DPR akan menjalankan agenda legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
