Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penggunaan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya merupakan kewenangan DPR RI, sehingga pemerintah tidak dapat mencampuri keputusan lembaga legislatif tersebut.
Yusril menyampaikan hal itu saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai wacana pengajuan hak angket untuk menyelidiki persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, hak angket merupakan instrumen konstitusional yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu persoalan agar fakta dan permasalahannya menjadi lebih jelas.
"Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan mengikuti perkembangan apabila DPR memutuskan membentuk panitia angket untuk menyelidiki persoalan tersebut.
Yusril Jelaskan Fungsi Hak Angket DPR dalam Penyelidikan
Yusril Ihza Mahendra mengatakan hak angket merupakan salah satu kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Melalui mekanisme tersebut, DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Yusril, tujuan penyelidikan adalah memperjelas masalah yang sedang dipersoalkan sehingga dapat diketahui duduk perkaranya.
Ia menjelaskan bahwa hasil penggunaan hak angket dapat berupa rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait.
Selain rekomendasi, penyelidikan melalui panitia angket juga dapat berujung pada pernyataan pendapat DPR mengenai persoalan yang diselidiki.
Yusril menegaskan bahwa keputusan menggunakan hak angket berada dalam ranah kewenangan DPR sebagai lembaga negara yang terpisah dari pemerintah.
Karena itu, pemerintah tidak memberikan penilaian mengenai perlu atau tidaknya hak angket diajukan dalam persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran.
Pemerintah Akan Pantau Jika Panitia Angket Dibentuk
Yusril menyampaikan bahwa pemerintah akan mengamati perkembangan wacana penggunaan hak angket di DPR.
Menurutnya, pemerintah juga akan menganalisis kemungkinan dampak dari proses penyelidikan tersebut terhadap persoalan yang menjadi objek angket.
Namun, langkah tersebut baru akan dilakukan apabila DPR benar-benar membentuk panitia angket.
"Ya sekiranya kalau memang panitia angket memang terbentuk, kami akan mengamati," tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menunggu perkembangan keputusan DPR terkait wacana penyelidikan.
Yusril tidak menyampaikan sikap yang mendukung ataupun menolak penggunaan hak angket mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran.
Ia kembali menekankan bahwa mekanisme tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif.
Sufmi Dasco Ahmad Sebelumnya Minta Tunggu Masa Sidang DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai wacana pengajuan hak angket terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dasco menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
"Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11).
Ia menjelaskan bahwa DPR masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026 sehingga kegiatan anggota dewan berfokus pada pelaksanaan tugas di daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Dasco, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPR yang mengatur kewajiban anggota selama masa reses.
"Karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya (daerah pemilihan) masing-masing," katanya.
Dasco menyebut sebagian anggota DPR telah menyelesaikan kegiatan di daerah pemilihan, sementara sebagian lainnya masih menjalankan agenda reses.
Kondisi tersebut membuat pembahasan aspirasi yang masuk melalui alat kelengkapan dewan belum dapat memenuhi keterwakilan anggota secara menyeluruh.
DPR Belum Melihat Putusan Lengkap Mahkamah Agung
Selain menyinggung masa reses, Dasco mengatakan DPR belum melihat putusan lengkap Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran.
Putusan tersebut dikaitkan dengan isu pemakzulan yang turut muncul dalam pembahasan mengenai polemik ijazah.
Menurut Dasco, DPR masih perlu menunggu perkembangan sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai wacana hak angket.
DPR RI sendiri telah memasuki Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Yusril memastikan pemerintah akan menghormati kewenangan DPR dalam menentukan langkah terkait penggunaan hak angket.
Hingga pernyataan Yusril disampaikan, pembentukan panitia angket mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran masih menjadi wacana dan belum dinyatakan sebagai keputusan DPR.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
