Pantau - Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Rapat tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif tindakan, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat kerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Komisi III ingin memastikan penyidikan berlangsung transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka tanpa mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan tindak pidana.
Komisi III Minta Kapolri Jelaskan Perkembangan Penyidikan
Habiburokhman menjelaskan rapat kerja dijadwalkan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI baru dibuka kembali pada Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Dalam rapat itu, Komisi III akan meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, serta mekanisme penggunaan sistem penyadapan oleh aparat penegak hukum.
DPR juga akan menyoroti langkah kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan pada masa mendatang.
Habiburokhman menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas Habiburokhman.
Empat Orang Disebut Jadi Tersangka, Penyidik Dalami Penghapusan Data
Berdasarkan laporan yang disampaikan, Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH pada 3 November 2026.
Dalam perkembangan yang diberitakan E-Media DPR RI pada 6 November 2026, jumlah tersangka disebut bertambah menjadi empat orang dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU.
Perbedaan penyebutan inisial dalam kedua laporan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut dalam informasi yang tersedia.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 melalui penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui verifikasi dan tanpa dasar kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Selain dugaan penyadapan tanpa hak, perkara ini mencakup dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data elektronik.
Laporan Associated Press yang dikutip dalam pemberitaan tersebut menyebut sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, dan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Dalam proses penyidikan, kepolisian disebut telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Mengusut Kasus
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilaporkan membentuk tim khusus pada 8 November 2026 untuk menangani dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Tim khusus itu dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap tim tersebut mampu mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali atau pemberi perintah dalam perkara penyadapan.
Sahroni juga mendorong kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengusut kasus secara serius dan transparan.
Sementara itu, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan penanganan perkara merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan atau kepentingan tertentu di internal Polri.
Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri juga menyampaikan bahwa tindakan yang diduga terjadi merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi.
DPR Buka Peluang Percepatan Pembahasan RUU Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut turut mendorong perhatian DPR terhadap penguatan aturan mengenai kewenangan penyadapan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan proses hukum perkara diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
Meski demikian, Dasco meminta Komisi III melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan penyidikan.
Ia juga membuka kemungkinan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan perkara.
Komisi III menilai pengaturan penyadapan perlu memastikan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan juga diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia dan privasi warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Melalui rapat kerja pada 12 November 2026, Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan Kapolri mengenai langkah penyidikan sekaligus upaya pencegahan agar dugaan penyadapan ilegal tidak kembali terjadi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
