Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dinamika politik yang dinilainya menguji integritas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil saat membuka Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan bahwa DPR berkomitmen menjaga integritas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berlandaskan prinsip-prinsip yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan DPR yang berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
“Di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” ucap Puan.
Meski menyinggung adanya dinamika politik yang menjadi ujian bagi integritas pemilu, Puan tidak menjelaskan secara terperinci situasi atau peristiwa yang dimaksud.
Puan Tegaskan DPR Harus Menjaga Integritas Demokrasi
Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya komitmen seluruh anggota DPR untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam menjaga penyelenggaraan negara.
Menurutnya, pelaksanaan tugas parlemen harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk dalam menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan negara.
Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari arahan Puan kepada anggota DPR dalam mengawali masa persidangan yang baru.
Puan juga mengaitkan pentingnya menjaga integritas demokrasi dengan upaya melanjutkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia tidak menguraikan lebih lanjut bentuk tantangan terhadap penyelenggaraan pemilu yang disinggung dalam pidatonya.
Rapat Paripurna DPR Dihadiri 403 Anggota
Rapat Paripurna Ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri 403 anggota DPR dengan agenda utama pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI.
Masa persidangan yang dibuka pada 10 November 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 17 Desember 2026.
Selain membahas integritas penyelenggaraan pemilu, Puan menyampaikan sejumlah agenda legislasi dan isu strategis yang menjadi perhatian DPR.
Pidato tersebut juga memuat refleksi peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.
Puan mengajak seluruh pihak untuk terus menghidupkan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak seharusnya berhenti sebagai bagian dari kenangan sejarah.
DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset dan Hak Cipta
Dalam pembukaan masa persidangan, Puan turut menyampaikan sejumlah rancangan undang-undang yang akan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR.
Salah satu agenda legislasi tersebut adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Selain RUU Perampasan Aset, DPR juga akan melanjutkan pembahasan RUU Hak Cipta.
Agenda lainnya mencakup RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Perkoperasian.
Keempat rancangan undang-undang tersebut termasuk dalam agenda pembahasan parlemen pada masa persidangan yang baru dibuka.
Puan menyampaikan agenda legislasi itu bersamaan dengan penjelasan mengenai berbagai isu strategis yang akan menjadi perhatian pengawasan DPR.
DPR Soroti Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
Selain integritas pemilu dan agenda legislasi, Puan juga menyinggung kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
DPR menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengusut dugaan penyadapan tersebut secara profesional.
Parlemen juga menekankan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan dalam pelaksanaan tugas maupun penegakan hukum.
Perhatian terhadap perkara tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR terhadap isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dengan dimulainya masa persidangan pada 10 November 2026, DPR akan melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan nasional hingga 17 Desember 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
