Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong penerapan batas waktu pemeriksaan pengadilan maksimal 60 hari dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk menjamin kepastian hukum dan mempercepat pengembalian harta hasil tindak pidana kepada korban.
Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana bersama perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rikwanto menilai pembatasan waktu diperlukan agar proses peradilan terhadap aset hasil kejahatan tidak berlangsung berlarut-larut.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa tenggat waktu harus ditetapkan untuk mendorong komitmen aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.
"Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu. Supaya pihak-pihak itu harus komitmen dengan waktu itu dan mengupayakan itu selesai," tegas Rikwanto.
Panja RUU Perampasan Aset Bahas Tenggat Waktu 60 Hari
Rikwanto menjelaskan bahwa pembatasan durasi pemeriksaan pengadilan menjadi salah satu materi penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, penetapan batas waktu maksimal 60 hari diperlukan untuk memberikan kepastian dalam proses penyelesaian perkara.
Ia menilai aparat penegak hukum perlu memiliki target waktu yang jelas agar penanganan aset hasil tindak pidana berjalan efektif.
Tanpa ketentuan tersebut, proses pemeriksaan dikhawatirkan berlangsung terlalu lama dan menghambat pemulihan kerugian.
"Kalau tidak dikasih limit waktu dengan alasan realistis atau tidak, nanti malah mereka membuang-buang waktu, tidak ada kepastian hukum setelah itu nanti," imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Rikwanto menegaskan bahwa persoalan realistis atau tidaknya batas waktu perlu dihadapi dengan komitmen untuk menyelesaikan perkara sesuai tenggat yang ditentukan.
Pengembalian Aset Korban Investasi Bodong Jadi Perhatian
Pembahasan RUU Perampasan Aset juga diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian masyarakat akibat tindak pidana.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah penipuan investasi bodong, termasuk skema Ponzi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak korban.
Dalam kerangka materi yang dibahas Komisi III DPR RI, aset hasil tindak pidana penipuan tersebut diarahkan untuk dikembalikan kepada korban.
Ketentuan itu dimaksudkan agar pemulihan aset tidak semata-mata berujung pada penyetoran harta rampasan ke kas negara.
Pengembalian langsung kepada korban dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut.
Karena itu, percepatan proses peradilan diharapkan dapat mendukung penyelesaian perkara sekaligus pemulihan hak korban.
Panja Sepakati Pentingnya Kepastian Waktu Peradilan
Pembahasan mengenai batas waktu pemeriksaan pengadilan sempat diwarnai perbedaan pandangan dalam rapat Panja.
Perdebatan tersebut berkaitan dengan penetapan tenggat waktu yang dapat diterapkan dalam proses peradilan perampasan aset.
Meski demikian, Panja menyepakati pentingnya pembatasan waktu yang tegas untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian masyarakat.
Rikwanto menilai kepastian waktu merupakan bagian penting dalam memastikan proses hukum terhadap aset hasil kejahatan tidak tertunda tanpa kejelasan.
Usulan batas waktu 60 hari tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan RUU Perampasan Aset dan belum merupakan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Melalui pengaturan tersebut, Komisi III DPR RI berupaya memperkuat kepastian hukum sekaligus mempercepat pengembalian aset kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
