Pantau - Presiden Prabowo Subianto disebut turut membahas persoalan dugaan penyadapan ilegal dalam pertemuan bersama 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sementara sejumlah fraksi DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan penyadapan menjadi salah satu materi yang disinggung dalam pertemuan tersebut.
Dasco menyampaikan keterangan itu kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal saat ini telah ditangani aparat penegak hukum sehingga pembahasannya turut menjadi perhatian dalam pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco.
Dasco Benarkan Isu Penyadapan Disinggung dalam Pertemuan Presiden
Dasco mengatakan informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal memang sempat dibicarakan dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama 10 mantan Kapolri.
Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci isi pembahasan mengenai perkara tersebut.
Menurut Dasco, pertemuan itu juga membahas sejumlah persoalan strategis lainnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri pertemuan tersebut sehingga tidak mengetahui secara langsung keseluruhan pembicaraan.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya instruksi atau perhatian khusus Presiden Prabowo terhadap pengungkapan kasus penyadapan ilegal, Dasco menyatakan belum dapat memastikannya.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.
Dengan demikian, informasi mengenai pembahasan dugaan penyadapan ilegal dalam pertemuan tersebut masih berdasarkan keterangan yang diterima Dasco.
Sejumlah Fraksi DPR Usulkan RUU Penyadapan Segera Dibahas
Selain menyinggung pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri, Dasco mengungkapkan adanya dorongan dari sejumlah fraksi DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Penyadapan.
Menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan secara informal sebelum DPR memasuki masa persidangan.
Dasco mengatakan pembahasan regulasi penyadapan berpotensi berkembang menjadi salah satu agenda legislasi DPR.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.
Meski demikian, ia belum menyebutkan fraksi-fraksi yang mengajukan usulan percepatan pembahasan tersebut.
Dasco juga belum memastikan kapan pembahasan RUU Penyadapan dapat dimulai.
DPR Masih Pertimbangkan Dinamika Pembahasan RUU Penyadapan
Dasco menjelaskan bahwa langkah DPR terkait RUU Penyadapan masih bergantung pada perkembangan pembahasan di internal parlemen.
Menurutnya, usulan yang disampaikan sejumlah fraksi perlu dilihat bersama dinamika politik dan agenda legislasi pada masa persidangan.
Karena itu, belum ada kepastian apakah RUU Penyadapan akan langsung dibahas atau ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam waktu dekat.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dorongan percepatan pembahasan RUU Penyadapan masih berada pada tahap usulan informal.
Sementara itu, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tetap berlangsung melalui aparat penegak hukum.
DPR akan melihat perkembangan kasus dan pembahasan internal sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait regulasi penyadapan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
