Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada integritas pengelola, desain kelembagaan, dan sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pengaturan kelembagaan harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurutnya, ketentuan hukum yang telah disusun tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh penyelenggara yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi.
Nasir Djamil Minta Pengelola Aset Memiliki Integritas Tinggi
Nasir mengatakan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan aturan perampasan aset.
Ia menilai pihak yang nantinya diberi tanggung jawab mengelola aset hasil tindak pidana harus memiliki kapasitas, independensi, dan integritas yang memadai.
“Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” ujar Nasir.
Menurutnya, besarnya kewenangan dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana menuntut tanggung jawab yang tinggi dari para penyelenggara.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu memastikan bahwa lembaga pelaksana memiliki sumber daya manusia yang mampu menjalankan ketentuan hukum secara konsisten.
DPR Kaji Opsi Kejaksaan Agung atau Badan Independen
Selain integritas pengelola, Nasir menyoroti pentingnya menentukan bentuk kelembagaan yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset rampasan.
Ia menjelaskan bahwa terdapat pilihan untuk mempertahankan pengelolaan aset di bawah Kejaksaan Agung atau membentuk badan independen yang menangani tugas tersebut secara khusus.
Menurutnya, kedua pilihan tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum ditetapkan dalam undang-undang.
“Apakah nanti kelembagaan itu masih tetap menempel di Kejaksaan Agung atau lembaga yang akan mengurus undang-undang ini dikeluarkan menjadi badan independen. Dan tentu nanti kita akan melihat best practice-nya yang ada di beberapa negara terkait dengan pengelolaan dan perampasan aset tadi itu,” jelasnya.
Nasir menilai pengalaman sejumlah negara dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan model kelembagaan yang sesuai.
Kajian tersebut diperlukan agar lembaga pengelola aset mampu menjalankan tugas secara efektif sekaligus mempertanggungjawabkan kewenangannya.
Pengawasan Ketat Diperlukan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Nasir mengingatkan bahwa kewenangan besar dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.
Menurutnya, sistem pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh pihak yang menjalankan undang-undang.
Ia menyoroti sejumlah persoalan integritas aparat penegak hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Nasir mengatakan adanya oknum aparat yang melampaui kewenangan atau terlibat dalam tindak kejahatan harus menjadi pelajaran dalam merancang lembaga pengelola aset.
“Jangan sampai terjadi abuse dalam pelaksanaannya. Dan kita juga selama ini sering disuguhi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mereka melampaui kewenangan, menyalahi kewenangan, bahkan ikut dalam kejahatan itu sendiri,” tegas Nasir.
Karena itu, ia mendorong agar desain lembaga pengelola dan mekanisme pengawasan dibahas secara cermat sejak tahap penyusunan RUU.
Nasir menilai pengawasan tidak boleh hanya menjadi ketentuan administratif, tetapi harus mampu memastikan setiap kewenangan dijalankan sesuai hukum.
RUU Perampasan Aset Diharapkan Wujudkan Keadilan Substantif
Nasir menegaskan bahwa tujuan pembentukan regulasi perampasan aset adalah menghadirkan keadilan bagi negara dan masyarakat.
Menurutnya, keadilan yang ingin dicapai tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif.
Ia menilai pengaturan kelembagaan dan pengawasan yang tepat menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak menimbulkan persoalan baru.
Nasir berharap pembahasan RUU Perampasan Aset menghasilkan aturan yang dapat dijalankan oleh lembaga yang profesional dan berintegritas.
Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab serta pengawasan yang kuat, pelaksanaan perampasan aset diharapkan mampu mendukung penegakan hukum dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
