Pantau - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.
Pernyataan tersebut disampaikan I Wayan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset harus memiliki batasan hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.
Menurutnya, prinsip tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
I Wayan Tekankan Tiga Prinsip Perlindungan Hukum
I Wayan menjelaskan bahwa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap memiliki peran penting dalam memastikan proses perampasan aset berlangsung sesuai prinsip negara hukum.
Ia menyebut terdapat tiga aspek utama yang harus dilindungi sebelum negara mengambil alih aset seseorang.
“Karena ada tiga aspek yang harus dilindungi oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertama itu kepastian hukum. Kedua, keadilan. Ketiga, perlindungan hak warga negara,” ujar I Wayan.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset.
Ia menilai pengaturan yang tidak memberikan perlindungan memadai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, proses perampasan aset harus memiliki landasan hukum yang kuat dan tetap menjamin hak setiap warga negara.
I Wayan menegaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana tidak boleh mengabaikan kepastian hukum bagi pemilik aset.
Perampasan Tanpa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Bisa Dikecualikan
Meski menekankan pentingnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, I Wayan mengakui adanya kondisi tertentu yang dapat menjadi pengecualian.
Ia mencontohkan keadaan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum proses hukum selesai.
Kondisi lain yang disebutnya adalah ketika ditemukan aset yang tidak memiliki pemilik.
Menurut I Wayan, kedua keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk merumuskan mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Satu atau dua pengecualian bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu jika terdakwa atau tersangkanya meninggal dunia. Wajar tidak memerlukan putusan pengadilan. Wajar juga kalau ada aset tapi tidak ada pemiliknya. Nah ini bisa dirampas untuk negara,” jelasnya.
Namun, pengecualian yang disampaikan I Wayan masih berupa pandangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ia menegaskan bahwa di luar keadaan khusus tersebut, perampasan aset tetap harus mengutamakan dasar hukum yang jelas.
Komisi III DPR Diminta Perkuat Jaminan Hak Warga Negara
I Wayan menilai tidak ada alasan untuk mengesampingkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila tidak terdapat kondisi khusus yang membenarkan pengecualian.
Menurutnya, negara perlu memastikan bahwa kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Ia juga meminta para narasumber ahli memberikan pandangan mengenai penerapan prinsip tersebut dalam rancangan undang-undang.
Masukan dari para ahli diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan ketentuan perampasan aset yang tengah dibahas Komisi III DPR RI.
I Wayan menekankan bahwa regulasi tersebut harus mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya tanpa mengorbankan hak masyarakat.
Dengan demikian, mekanisme perampasan aset diharapkan tetap berjalan berdasarkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak warga negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
