Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik menggunakan berbagai ketentuan pidana, termasuk kemungkinan penerapan pasal makar, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hingga aturan yang berkaitan dengan keamanan negara.
Habiburokhman menilai penanganan perkara tersebut tidak boleh hanya mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara berpotensi menyangkut kepentingan dan keselamatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Fraksi Partai Gerindra itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, informasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI menunjukkan bahwa jumlah orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman.
Komisi III DPR Akan Minta Penjelasan Polri soal Dugaan Penyadapan
Habiburokhman mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI sedang berkomunikasi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk menjadwalkan rapat kerja khusus.
Rapat tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini guna meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal.
Menurutnya, sejumlah hal perlu didalami, mulai dari motif penyadapan, pihak yang memberikan perintah, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan politik.
Ia menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Polri.
“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Habiburokhman meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan.
Pasal Makar dan UU Tipikor Diminta Ikut Dikaji
Habiburokhman berpandangan bahwa dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan milik negara dapat membuka kemungkinan penerapan ketentuan pidana selain UU ITE.
Menurutnya, penggunaan alat yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan negara untuk tujuan lain perlu diperiksa secara menyeluruh.
Ia menyebut ketentuan mengenai makar, keamanan negara, dan tindak pidana korupsi sebagai sejumlah aspek hukum yang patut dipertimbangkan penyidik.
“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut tetap memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
Habiburokhman juga menyoroti kemungkinan adanya tindakan insubordinasi apabila dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban menjaga keamanan masyarakat.
Ia menilai kemungkinan tersebut perlu diperiksa karena berkaitan dengan integritas institusi negara.
Habiburokhman Singgung Penerbitan Perppu dalam Kondisi Mendesak
Selain mendorong pengusutan melalui berbagai ketentuan pidana, Habiburokhman menyinggung kemungkinan perlunya regulasi khusus untuk menangani dugaan penyadapan ilegal.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila peraturan yang berlaku belum memadai untuk menjangkau karakteristik tindak pidana yang ditemukan.
Ia menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden sebagai salah satu opsi dalam keadaan mendesak.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.
Habiburokhman menyinggung peristiwa Bom Bali sebagai contoh penggunaan Perppu untuk merespons tindak pidana luar biasa.
Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan konstitusionalitas dan kepastian hukum dalam setiap langkah regulasi.
Aturan Penyadapan dalam KUHP dan KUHAP Jadi Perhatian
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai penyadapan yang melawan hukum diatur dalam Pasal 258.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan penyadapan atau akses terhadap informasi elektronik secara melawan hukum, bukan secara khusus mengatur tindak pidana makar.
Sementara itu, Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersendiri.
Pengaturan khusus mengenai tata cara penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum masih menjadi persoalan legislasi yang perlu ditindaklanjuti.
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR RI ingin memastikan dugaan penyadapan ilegal diusut secara transparan dan menyeluruh.
Ia berharap penyelidikan dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab, termasuk apabila ditemukan aktor yang merencanakan atau memerintahkan tindakan tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
