Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta pemerintah desa menyediakan tenaga pendamping bagi warga yang gagap teknologi agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan digital secara merata.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT, Mulyadin Malik, menegaskan bahwa transformasi digital desa harus dilaksanakan secara inklusif sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal akibat keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi.
Arahan tersebut disampaikan Mulyadin dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 yang diikutinya secara daring dari Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Mulyadin menilai penyediaan tenaga pendamping menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi tetap dapat memanfaatkan berbagai layanan digital pemerintah desa.
"Siapkan pendamping warga yang kurang akrab teknologi seperti bagaimana praktik baik yang ada di yang saya sampaikan tadi, seperti di Denmark dan India," kata Mulyadin.
Kemendes PDT Dorong Desa Mencontoh Pelayanan Digital Denmark dan India
Mulyadin mengajak pemerintah desa mempelajari praktik baik penerapan digitalisasi pelayanan publik di sejumlah negara, khususnya Denmark dan India, sebagai referensi pengembangan layanan berbasis teknologi di Indonesia.
Menurutnya, Denmark merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses teknologi digital.
Ia menjelaskan bahwa Denmark berhasil menduduki peringkat pertama dalam survei pemerintahan elektronik selama empat kali berturut-turut sehingga dapat menjadi contoh dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital hingga tingkat desa.
Salah satu praktik yang dapat diterapkan adalah penyediaan sistem pelayanan terpadu melalui satu pintu layanan dan satu identitas digital untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan.
Selain mengintegrasikan pelayanan, Denmark juga menyediakan jalur bantuan khusus bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi agar mereka tetap mendapatkan hak pelayanan publik.
"Di Denmark, di sana peringkat satu e-government-nya dengan survei empat kali berturut-turut. Jadi, kita ikut seperti itu makanya lomba ini kita lakukan. Pembelajaran yang kita dapat dari Denmark, itu ada satu pintu layanan, satu identitas digital yang disediakan jalur juga bantuan pelayanan bagi warga yang tadi gagap teknologi," ucap dia.
Mulyadin menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari tersedianya sistem pelayanan berbasis teknologi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa memastikan seluruh masyarakat dapat menggunakannya.
Karena itu, pemerintah desa diminta memperhatikan kebutuhan warga yang kurang memahami penggunaan teknologi dengan menyediakan bantuan dan pendampingan dalam mengakses informasi maupun pelayanan administrasi.
Digitalisasi Pelayanan Jadi Tahapan Penting Menuju Desa Cerdas
Selain mendorong penyediaan tenaga pendamping, Mulyadin meminta pemerintah desa mempercepat penerapan digitalisasi secara menyeluruh dalam berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan tahapan penting yang harus dilalui untuk mewujudkan konsep desa cerdas atau smart village di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan desa cerdas tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didukung sistem pelayanan digital dan ketersediaan informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Smart village tidak akan tercapai, tidak akan kita dapatkan, tapi harus kita lalui, yaitu namanya pulau digitalisasi," kata dia.
Mulyadin menegaskan bahwa pemerintah desa perlu mengembangkan sistem digital yang mencakup seluruh pelayanan sekaligus memastikan informasi yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Jadi, kita harus bagaimana mendigitalisasi seluruh pelayanan kita kepada masyarakat," ucapnya.
Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah proses administrasi pemerintahan desa, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses pelayanan secara lebih merata.
Penyediaan pendamping bagi warga yang kurang akrab dengan teknologi juga menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi digital dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok masyarakat.
Melalui penerapan digitalisasi pelayanan secara menyeluruh dan penyediaan pendampingan, Kemendes PDT berharap desa-desa di Indonesia dapat terus berkembang menuju konsep desa cerdas.
Mulyadin juga berharap pengembangan teknologi digital mampu mendorong kemajuan desa-desa di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat sejajar dengan desa-desa di tingkat global.
- Penulis :
- Shila Glorya
