Pantau - Komisi VI DPR RI menyebut pendataan terhadap Koperasi dan pelaku UMKM masih berantakan dan perlu terintegrasi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mengatakan, pendataan Koperasi dan UMKM akan berdampak pada pemberdayaan dan kebijakan pemerintah.
"Jadi, kalau datanya tidak valid dan tidak konkret, maka kebijakannya tidak akan tepat sasaran," kata Ananta dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kamis (7/6/2023).
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Budhy Setiawan juga berharap program pendataan KemenkopUKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Sangat miris kalau sampai sekarang kita masih belum mempunyai data lengkap soal ini, bapak sudah memulainya tapi saya harap bapak bisa memberikan legacy dalam bentuk tuntasnya pendataan ini," kata Budhy.
Menurutnya, pendataan Koperasi dan UKM ini merupakan langkah strategis pemerintah agar bisa menjalin kemitraan yang baik dengan KemenkopUKM.
Sehingga, pembinaan UMKM juga dapat dilakukan dengan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing.
"Kita berharap bahwa ini (langkah) strategis karena untuk bisa menjalin kemitraan untuk pembinaan UMKM ini kalau nggak punya datanya kan bagaimana?" lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Diketahui, salah satu program prioritas tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM adalah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM dengan target 22,3 juta data hingga tahun 2024.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mengatakan, pendataan Koperasi dan UMKM akan berdampak pada pemberdayaan dan kebijakan pemerintah.
"Jadi, kalau datanya tidak valid dan tidak konkret, maka kebijakannya tidak akan tepat sasaran," kata Ananta dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kamis (7/6/2023).
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Budhy Setiawan juga berharap program pendataan KemenkopUKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Sangat miris kalau sampai sekarang kita masih belum mempunyai data lengkap soal ini, bapak sudah memulainya tapi saya harap bapak bisa memberikan legacy dalam bentuk tuntasnya pendataan ini," kata Budhy.
Menurutnya, pendataan Koperasi dan UKM ini merupakan langkah strategis pemerintah agar bisa menjalin kemitraan yang baik dengan KemenkopUKM.
Sehingga, pembinaan UMKM juga dapat dilakukan dengan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing.
"Kita berharap bahwa ini (langkah) strategis karena untuk bisa menjalin kemitraan untuk pembinaan UMKM ini kalau nggak punya datanya kan bagaimana?" lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Diketahui, salah satu program prioritas tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM adalah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM dengan target 22,3 juta data hingga tahun 2024.
- Penulis :
- Aditya Andreas
